Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Urusan Nazaruddin, Urusan Demokrat Juga

Kompas.com - 11/06/2011, 10:37 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrat meminta agar kasus yang tengah dihadapi mantan Bendahara Umum Demokrat M Nazaruddin tak lagi dikaitkan dengan partai. Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat Andi Nurpati, Jumat (10/6/2011), mengatakan, Nazaruddin sudah bukan lagi pengurus sejak dicopot dari jabatannya. Apa yang dihadapi saat ini adalah urusan pribadinya.

"Enggak bisa dikaitkan dengan partai karena itu masalah pribadinya. Partai hanya melakukan tanggung jawab moral untuk mendorong penegakan hukum," ujar Andi dalam jumpa pers, Jumat.

Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan menilai, pernyataan elite Demokrat yang meminta agar urusan Nazaruddin dilepaskan dari partai tidaklah tepat. Menurutnya, Nazaruddin, yang dikaitkan dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan wisma atlet SEA Games, tak bisa dipisahkan dari posisinya yang pernah memegang jabatan strategis di DPP Demokrat.

"Tidak bisa dikatakan sebagai urusan personal. Dia orang Demokrat, urusan Demokrat juga. Kasus ini tidak bisa dipisahkan dari apa yang pernah kami sampaikan bahwa ada perburuan rente untuk kepentingan partai politik. Dia pernah jadi bendahara umum, penyumbang dana pemilihan presiden juga," ujar Ade kepada Kompas.com, Sabtu (11/6/2011).

Oleh karena itu, ia mengatakan bahwa ICW mendesak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelisik aliran dana terkait kasus ini. "Apakah uangnya haram atau halal? Itu tidak bisa dibilang untuk kepentingan pribadi atau urusan pribadi. Dia pejabat teras di partai sebagai bendahara dan kini diduga terlibat dalam sebuah kasus," katanya.

Kepergian Nazaruddin ke Singapura dengan alasan berobat, menurut Ade, menimbulkan kesan bahwa Demokrat tengah melindungi kadernya. Pasalnya, kepergian Nazaruddin atas seizin fraksi dan diketahui partai.

"Jadi, seperti ada yang ditutup-tutupi sehingga ada kecurigaan," ujar Ade.

Nazaruddin bertolak ke Singapura pada 23 Mei 2011 atau bertepatan dengan pencopotan dirinya sebagai Bendahara Umum Demokrat dan sehari sebelum keluarnya pencekalan atas dirinya. Tanpa alasan jelas, Nazaruddin yang diduga masih di Singapura mangkir dari panggilan pemeriksaan KPK pada Jumat kemarin. Ia sedianya akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan serta revitalisasi sarana dan prasarana di Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Nasional.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

    Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

    Nasional
    1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

    1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

    Nasional
    Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

    Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

    Nasional
    Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

    Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

    Nasional
    Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

    Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

    Nasional
    PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

    PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

    Nasional
    KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

    KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

    Nasional
    Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

    Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

    Nasional
    Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

    Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

    Nasional
    Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

    Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

    Nasional
    KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

    KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

    Nasional
    Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

    Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

    Nasional
    Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

    Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

    Nasional
    Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

    Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

    Nasional
    Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

    Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com