Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Terima, Nazaruddin Akan Buka-bukaan

Kompas.com - 24/05/2011, 09:52 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Fungsionaris Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, mempertanyakan keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat yang memberhentikan dirinya sebagai bendahara umum. Ia mengancam akam membuka segala hal yang ia ketahui menyangkut kasus dugaan suap Sesmenpora.

"Siapa yang langgar etika? Siapa seharusnya yang bertanggung jawab dalam kasus Sesmenpora? Saya akan buka semua. Saya akan buka data. Siang ini saya akan menggelar jumpa pers di DPR supaya jelas semua," kata Nazaruddin, seperti dilansir Tribunnews, Selasa (24/5/2011). 

Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Senin (23/5/2011) malam, memutuskan untuk memberhentikan Nazaruddin sebagai bendahara umum. Alasannya,  keterlibatan Nazaruddin dalam sejumlah kasus yang ramai diperbincangkan masyarakat telah menempatkan Partai Demokrat dalam posisi yang tidak menguntungkan.

Nazaruddin menyatakan akan menggelar jumpa pers siang ini di Gedung DPR, Jakarta. "Saya buka data, siapa yang langgar etika. Kasus ini adalah sebuah rekayasa politik, menuduh saya tanpa ada bukti. Saya juga kecewa dengan Pak Mahfud MD yang lebih mengerti hukum ternyata mengungkap seperti ini," kata Nazaruddin. 

Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, Jumat (20/5/2011), bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, mengungkapkan kepada media soal pemberian uang sebesar 120.000 dollar Singapura dari Nazaruddin kepada Sekretaris Jenderal MK Djanedri Gaffar.

"Rekayasa, politisasi kasus yang menyudutkan saya, membangun opini publik dengan sedemikian rupa. Saya akan tunjukkan siapa yang benar. Tuduhan selama ini kepada saya cuma katanya-katanya dan belum terbukti secara hukum," ujar Nazaruddin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

    Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

    Nasional
    1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

    1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

    Nasional
    Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

    Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

    Nasional
    Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

    Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

    Nasional
    Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

    Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

    Nasional
    PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

    PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

    Nasional
    KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

    KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

    Nasional
    Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

    Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

    Nasional
    Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

    Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

    Nasional
    Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

    Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

    Nasional
    KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

    KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

    Nasional
    Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

    Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

    Nasional
    Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

    Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

    Nasional
    Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

    Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

    Nasional
    Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

    Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com