Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua MK: NII Ada karena Pembiaran

Kompas.com - 27/04/2011, 19:40 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menyatakan, munculnya kembali nama gerakan Negara Islam Indonesia beberapa minggu terakhir ini diduga karena melihat kenyataan pembiaran sejumlah gerakan, seperti sekteriasme, premanisme, dan radikalisme, yang berkembang di tengah masyarakat. Hal ini seolah-olah memberikan inspirasi bagi NII untuk kembali memunculkan pergerakan mereka.

"NII tidak berdiri dan berjalan sendiri. Mereka berkembang dengan gerakan lain, seperti sekteriasme, radikalisme, dan premanisme, yang bisa berjalan tanpa bisa dikendalikan sehingga NII juga terinspirasi untuk hadir kembali. Padahal, NII tadinya bersembunyi dan takut-takut, tetapi itu sekarang mulai berani muncul," ungkap Mahfud dalam jumpa pers Gelar Sarasehan Nasional Pancasila di Gedung MK, Rabu (27/4/2011).

Menurut Mahfud, ia dan masyarakat tentu saja menyimpan keheranan tersendiri karena NII yang sebelumnya sempat hilang dari peredaran kembali muncul dan menghebohkan masyarakat. Bahkan, kemunculan NII ini juga dibarengi dengan konflik seperti penculikan, penipuan dan pencucian otak.

"Kenapa bisa gerakan NII lolos dari pengamatan. Ini sesuatu yang tidak masuk akal. Mereka sampai bisa merekrut banyak orang. NII ini seperti virus yang berbahaya," ujarnya.

Mahfud menyatakan, kehadiran NII ini menunjukkan pemerintah gamang dalam menindak tegas gerakan-gerakan yang menyimpang. Oleh karena itu, pemerintah perlu menegakkan kembali nilai-nilai ideologi Pancasila kepada masyarakat dan melakukan langkah-langkah konkret dengan langsung turun kepada masyarakat untuk mengawasi hal-hal semacam penyimpangan tersebut.

"Pertanyaannya kita masih berpancasila atau tidak? Harusnya pemerintah yang bisa menjangkau masyarakat untuk menegakkan kembali Pancasila. Hal ini karena ada ancaman pada negara terhadap sebuah ideologi negara yaitu Pancasila," tegasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

    Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

    Nasional
    Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

    Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

    Nasional
    Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

    Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

    Nasional
    Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

    Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

    Nasional
    Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

    Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

    Nasional
    PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

    PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

    Nasional
    Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

    Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

    Nasional
    Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

    Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

    Nasional
    Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

    Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

    Nasional
    Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

    Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

    Nasional
    PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

    PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

    Nasional
    PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

    PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

    Nasional
    Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

    Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

    BrandzView
    Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

    Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

    Nasional
    Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

    Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com