Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Akhirnya "Ngalah"

Kompas.com - 07/04/2011, 14:55 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Demokrat akhirnya sepakat untuk tidak ngotot mendukung rencana pembangunan gedung baru. Ketua Fraksi Demokrat, Jafar Hafsah, mengatakan, Demokrat akan mengikuti apapun yang menjadi aspirasi masyarakat terkait rencana pembangunan gedung 36 lantai yang memakan biaya hingga Rp 1,138 trilyun ini.

"Saya sudah mengatakan kalau rakyat minta dihentikan, dihentikan. Kalau rakyat minta disederhanakan ya disederhanakan. Tapi karena ini bukan barang haram kan ada mekanisme untuk berhenti," katanya dalam keterangan pers di Gedung DPR RI, Kamis (7/4/2011) siang.

Penegasan ini disampaikan Jafar susai pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga adalah Ketua Dewan Pembina Demokrat di Istana. Presiden meminta agar rencana pembangunan gedung baru pemerintahan ataupun institusi negara lainnya yang tidak memenuhi ketentuan dan standar kepatutan untuk ditunda terlebih dahulu dan dilakukan revisi penyesuaian.

Meski Presiden tak langsung menyebutkan gedung DPR secara gamblang, asosiasi publik jelas mengarah kepada rencana pembangunan gedung baru DPR yang hangat dibicarakan belakangan ini.

"Tadi kan pidato Pak Presiden sebagai pemerintah. Gedung-gedung ini kan pemerintah yang punya. Jadi tadi Bapak Presiden kataka,n bangunan ini harus efektif, sederhana, itu yang dibicarakan. Ya itu kan juga disarankan untuk dipertimbangkan," tandasnya.

Sebelumnya, Fraksi Demokrat menjadi salah satu fraksi yang bersikeras agar pembangunan gedung baru dilakukan. Alasannya, Dewan memerlukan ruangan yang lebih layak bagi anggotanya.

Baca juga: Presiden Minta DPR Tunda Bangun Gedung

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com