Presiden Minta DPR Tunda Bangun Gedung

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar rencana pembangunan gedung DPR RI baru yang memakan anggaran sebesar Rp 1,2 triliun dibatalkan. Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2011 yang diterbitkan pada 15 Maret 2011.

Pada Inpres tersebut, Presiden menginstruksikan pimpinan kementerian dan lembaga negara nonkementerian agar melakukan penghematan secara konkret melalui pembatasan perjalanan dinas, penyelenggaraan workshop/seminar, pengadaan kendaraan dinas, pembatasan pembangunan gedung-gedung kantor, rumah dinas, baik di tingkat pusat maupun di daerah.

"Saya menginstruksikan setelah dilakukan pengecekan rencana pembangunan gedung dan fasilitas yang tidak memenuhi ketentuan yang dikeluarkan, bahkan dalam bahasa saya, tidak memenuhi standar kepatutan, agar ditunda dulu, untuk dilakukan revisi penyesuaian. Bahkan barangkali kalau memang tidak sangat diperlukan bisa ditunda dan dibatalkan," kata Presiden seusai menggelar rapat kabinet terbatas yang membahas soal optimasi anggaran di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (7/4/2011).

Terkait optimasi anggaran, Presiden berharap DPR RI memiliki pandangan yang sama dengan pemerintah. Presiden mengakui, dirinya memahami adanya keperluan untuk membangun gedung dan perkantoran baik.

"Namun, sekali lagi, demi semangat optimasi dan efisiensi, saya persilakam untuk dilihat lagi apakah masih ada yang bisa diefisienkan atau diadaptasi," katanya.

Presiden mengatakan, berdasarkan catatannya, pembangunan gedung baru DPR menempati posisi paling atas dalam hal besaran anggaran di tahun 2011. Hal ini diikuti oleh pembangunan gedung yang diusulkan MA, Kementerian Keuangan, DPD, BPK, Kejaksaan Agung, Badan Pusat Statistik, Kementerian Pendidikan Nasional, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, dan Kementerian Kesehatan.

Pada kesempatan tersebut, Presiden juga mengatakan, pada APBN 2011, pemerintah berhasil melakukan penghematan sebesar Rp 16,8 triliun. Selanjutnya, pemerintah akan melakukan rapat dengan DPR guna membahas penggunaan Rp 16,8 triliun tersebut.

"Dana tersebut dapat dialihkan untuk pembangunan infrastruktur atau pos-pos produktif atau menambah anggaran program pengurangan kemiskinan dan sebagian lainnya dijadikan dana cadangan untuk jaga-jaga melihat harga minyak bumi dan pangan pada tingkat dunia," kata Presiden.

Pada siang ini, Pimpinan DPR dan Pimpinan Fraksi juga dijadwalkan akan menggelar rapat konsultasi untuk menentukan kelanjutan rencana pembangunan gedung baru DPR. Tak hanya dari kalangan di luar Dewan, sejumlah fraksi juga sudah menyatakan menolak pembangunan gedung yang menelan anggaran Rp1,138 triliun ini.