Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK: "Anggota DPR Bisa Ketiduran Semua!"

Kompas.com - 30/03/2011, 16:43 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Wakil Presiden RI M Jusuf Kalla (JK) secara tegas menentang rencana pembangunan gedung baru DPR RI yang total biaya pembangunan fisiknya mencapai Rp 1,138 triliun. Selain menghamburkan uang negara, JK mengaku punya alasan lain sehingga menentangnya.

"Nanti jika terlalu enak, anggota DPR bisa ketiduran semua," kata JK sembari tertawa di Jakarta, Rabu (30/3/2011).

Selama ini, pemandangan para wakil rakyat yang kerap tertidur pulas ketika mengikuti rapat paripurna mudah sekali ditemui. Tak hanya di rapat paripurna, beberapa anggota Dewan pun sering kedapatan tertidur atau bahkan absen pada rapat-rapat kerja di komisi-komisi yang berada di DPR RI.

"Jadi, sebaiknya ditunda saja. Anggarannya lebih baik dialirkan ke pos lain yang lebih membutuhkan," tegas mantan Ketua Umum Partai Golkar itu.

Polemik rencana pembangunan gedung baru untuk 560 wakil rakyat di Kompleks Parlemen Senayan itu masih terus berlanjut. Setelah sempat menuai kontroversi dan reaksi keras masyarakat pada 2010 lalu, polemik itu kini merebak lagi.

Sekretariat Jenderal DPR mengumumkan, proses pembangunan gedung akan dimulai pada 22 Juni 2011 mendatang. Sebanyak 11 perusahaan yang telah mendaftarkan diri untuk menjadi peserta tender akan bersaing menjadi pelaksana proyek senilai Rp 1,138 triliun itu.

Adapun penolakan publik tak lain karena besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk membangun gedung setinggi 36 lantai itu. Belakangan publik juga tercengang dengan harga satu ruangan anggota dewan yang ditaksir mencapai Rp 800 juta.

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menyangkal bahwa harga satu ruangan sefantastis itu. Tetapi, jika dihitung dengan harga per meter perseginya, angka yang didapatkan untuk satu ruangan anggota dewan adalah Rp 799,92 juta.

Dari mana angka itu bisa muncul?

Tak lain, dari hasil perkalian luas satu ruangan anggota 111,1 meter persegi dengan harga per meternya Rp 7,2 juta per meter persegi. Ruangan yang luasnya hampir tiga kali lipat dari luas ruangan anggota saat ini, 32 meter persegi, itu akan ditempati anggota DPR bersama asisten pribadinya dan empat orang staf ahli.

Halaman:
Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

    Nasional
    Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

    Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

    Nasional
    Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

    Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

    Nasional
    Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

    Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

    Nasional
    Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

    Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

    Nasional
    Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

    Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

    Nasional
    Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

    Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

    Nasional
    Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

    Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

    Nasional
    Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

    Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

    Nasional
    Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

    Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

    Nasional
    “Oposisi” Masyarakat Sipil

    “Oposisi” Masyarakat Sipil

    Nasional
    Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

    Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

    Nasional
    Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

    Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

    Nasional
    Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

    Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

    Nasional
    Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

    Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com