Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sebaiknya Polri Perkuat Kesatuan Lama

Kompas.com - 03/03/2011, 17:10 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Imparsial berpendapat sebaiknya Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo memperkuat kesatuan lama dan tidak perlu membentuk kesatuan baru, Detasemen Khusus Antianarki.

Pembentukan Detasemen Antianarki ini mengundang reaksi keras dari The Indonesian Human Rights Monitor, Imparsial, karena menganggap Kepolisian RI sudah cukup memiliki beberapa kesatuan tugas yang berfungsi untuk mengamankan aksi-aksi kekerasan.

Oleh karena itu, pembentukan detasemen baru seolah sia-sia dan tidak tepat, terutama untuk dijadikan jawaban atas aksi kekerasan di Cikeusik dan Temanggung seperti yang dikatakan Kapolri saat menyampaikan hal tersebut.

Salah satu bentuk kesatuan yang seharusnya bisa diperkuat dalam kepolisian adalah sabhara. Sabhara berfungsi memberikan perlindungan, mencegah, dan menangkal segala bentuk gangguan kamtibmas, baik berupa kejahatan maupun pelanggaran serta gangguan ketertiban umum lainnya.

”Sebenarnya aparat kepolisian juga telah dilengkapi dengan kesatuan-kesatuan tersendiri yang memang dapat diberdayakan untuk melakukan penanganan aksi massa seperti Sabhara, Samapta, Brimob maupun intelijen lainnya. Seharusnya kesatuan-kesatuan itu bisa bekerja dengan efektif sehingga tidak perlu dibentuk detasemen antianarki,” kata Direktur Program Imparsial Al Araf dalam jumpa pers ”Kapolri Salah Kaprah” di Matraman, Kamis (3/3/2011).

Selain itu, Polri juga bisa mencegah peristiwa-peristiwa kekerasan tersebut dengan memaksimalkan konsep community policing atau polisi masyarakat (polmas) yang telah dimiliki oleh kepolisian selama ini.

Menurut Araf, polmas telah ada sejak dulu untuk langsung berdampingan dengan masyarakat. Seharusnya, melalui polmas, kerja polisi bisa terbantu dengan memberikan dan bertukar informasi yang benar dari masyarakat serta mencegah pemikiran yang salah sehingga timbul aksi-aksi kekerasan.

”Tidak perlu membentuk detasemen itu. Polmas yang di level paling bawah bertugas untuk melakukan pencegahan seperti bicara dengan masyarakat tentang berbagai hal yang terjadi di masyarakat. Seharusnya itu dilakukan, tapi sepertinya tidak berjalan,” ujar Araf.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com