Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tidak Benar Data Militer Indonesia Dicuri

Kompas.com - 21/02/2011, 10:26 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto menegaskan, pemberitaan mengenai pencurian data militer Indonesia di salah satu hotel di Korea Selatan, tidak benar.

"Tidak ada rahasia militer Indonesia yang dibawa-bawa ke Korsel. Delegasi Indonesia yang dipimpin Menko Perekonomian Hatta Rajasa hanya menyampaikan rencana pembangunan enam koridor ekonomi, yang akan mempercepat pembangunan di Indonesia," kata Djoko Suyanto kepada Kompas, Senin (21/2/2011) pagi ini di Jakarta.

Menurut Djoko, meskipun salah satu anggota delegasi Indonesia adalah Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Indonesia datang ke Korea Selatan untuk menawarkan investasi, seperti halnya Indonesia mengajak Jepang dan India untuk ikut berinvestasi.

"Jadi, yang dicuri adalah laptop staf Menteri Perindustrian MS Hidayat. Pak Menhan sebagai anggota delegasi tidak membawa data-data apa pun tentang militer Indonesia," ujarnya.

Djoko menegaskan, dengan demikian berita pencurian rahasia militer Indonesia itu tidak benar. Saat ditanya apakah sudah ada informasi mengenai tertangkapnya pelaku pencurian laptop staf Menperin dan motivasinya itu, Djoko tidak merincinya lagi.

Diberitakan sebelumnya, laptop salah satu anggota delegasi Indonesia sempat dicuri dan disalin datanya. Media lokal di Korea Selatan, Korea Times dan Kantor Berita Yonhap melaporkan bahwa data dalam laptop salah satu anggota delegasi Indonesia dicuri tiga orang tersangka. Pelaku menyalin data yang diduga data-data informasi rahasia militer terkait rencana pembelian pesawat tempur Korea Selatan oleh militer Indonesia menggunakan USB memory stick.

Polisi menduga pelaku bagian dari jaringan mata-mata internasional dan sengaja mengincar delegasi tersebut mengingat lokasi kamar di lantai 19 hotel tempat menginap.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Gejala Korupsisme Masyarakat

    Gejala Korupsisme Masyarakat

    Nasional
    KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

    KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

    Nasional
    PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

    PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

    Nasional
    Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

    Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

    Nasional
    Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

    Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

    Nasional
    Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

    Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

    Nasional
    MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

    MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

    Nasional
    Paradoks Sejarah Bengkulu

    Paradoks Sejarah Bengkulu

    Nasional
    Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

    Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

    Nasional
    Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

    Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

    Nasional
    Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

    Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

    Nasional
    Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

    Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

    Nasional
    Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

    Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

    Nasional
    Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

    Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

    Nasional
    Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

    Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com