Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kerusuhan di Temanggung Ada yang Menggerakkan

Kompas.com - 09/02/2011, 11:23 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Kepolisian Negara RI Jenderal Timur Pradopo mengungkapkan, polisi menengarai ada yang menggerakkan aksi massa yang menimbulkan kerusuhan di Temanggung, Jawa Tengah. Massa yang berkumpul di depan Pengadilan Negeri Temanggung berasal dari kabupaten di sekitar Temanggung. Informasi ini diperoleh polisi dari keterangan saksi berinisial NHY.

"Dari hasil pemeriksaan terhadap NHY, warga yang berkumpul di sekitar Pengadilan Negeri Temanggung bukan dari Temanggung. Artinya, ada yang menggerakkan. Mereka berasal dari luar Temanggung, tetapi masih di Jawa Tengah," kata Timur saat memberikan keterangan kepada wartawan seusai memberi laporan kepada Wakil Presiden Boediono di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (9/2/2011).

Keterangan NHY, menurut Timur, menjadi titik awal bagi polisi untuk menyelidik dan menyidik.

Ditanya wartawan tentang adanya sinyalemen yang menyebutkan bahwa kerusuhan Temanggung disebut-sebut merupakan stimulasi untuk menjatuhkan pemerintah dan mendiskreditkan para tokoh agama yang beberapa waktu lalu menyatakan pemerintah berbohong, Timur menjawab hal itu masih dikembangkan dalam penyelidikan.

Lebih lanjut, ketika ditanya soal kemungkinan peristiwa Cikeusik dan kerusuhan di Temanggung merupakan satu rangkaian peristiwa untuk menciptakan instabilitas politik, Timur juga menjawab bahwa hal itu akan ditelusuri.

Saat ini NHY masih berada di Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan belum dibawa ke Jakarta karena masih disinkronisasikan dengan saksi-saksi lain di lapangan.

Timur menambahkan, dalam kasus penistaan agama di Temanggung yang memicu kerusuhan, majelis hakim sebenarnya sudah memberikan vonis maksimal, yaitu lima tahun, kepada terdakwa Antonius Richmond Bawengan. "Namun, Polri masih akan memeriksa lebih lanjut bagaimana peristiwa kerusuhan sampai terjadi dan apa tujuannya," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

    Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

    Nasional
    Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

    Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

    Nasional
    Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

    Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

    Nasional
    Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

    Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

    Nasional
    Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

    Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

    Nasional
    Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

    Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

    Nasional
    Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

    Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

    Nasional
    KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

    KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

    Nasional
    195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

    195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

    Nasional
    Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

    Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

    Nasional
    Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

    Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

    Nasional
    Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

    Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

    Nasional
    Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

    Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

    Nasional
    Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

    Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

    Nasional
    PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

    PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com