Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies: KPK Harus Tutup Mata

Kompas.com - 30/01/2011, 20:28 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Rektor Universitas Paramadina, Anies Baswedan, mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus menutup mata dalam menangani kasus dugaan suap cek perjalanan yang menyeret 25 politisi. KPK diminta tidak melihat warna partai politik para tersangka.

"Yang penting buat saya adalah, 'dewi keadilan' itu harus tetap tutup mata. Jadi KPK juga harus tutup mata. Jangan KPK melihat warna partai, ukuran uang, kekuatan politik, pokoknya tutup mata saja," kata Anies saat menghadiri seminar simposium Nasional Demokrat, Minggu (30/1/2011).

Dikatakan Anies, upaya penahanan terhadap 19 dari 24 politisi DPR oleh KPK jangan dilihat sebagai proses perang politik. Dewan Perwakilan Rakyat-pun, tidak boleh pandang bulu dalam menyikapi dugaan suap ini. "Partai pun harus melihatnya siapapun yang terlibat korupsi harus ditahan. Jangan melihatnya ini teman atau lawan," katanya.

Menurut Anies, dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, terdapat tarik menarik untuk menentukan status quo antara lembaga yang melawan korupsi dengan pihak yang melawan lembaga tersebut. Sebagai lembaga pemberantas korupsi, KPK, kata Anies, mendapat serangan dari pihak yang ingin mempertahankan status quo-nya.

"KPK itu dia berperang jadi bukan berapa jumlah yang ditangkap. Bukan hanya itu. Tapi dia bisa mendapatkan serangan balik dri mereka yang mempertahankan status quo," ujar mantan anggota Tim 8 itu.

Seperti diberitakan, KPK telah menahan 19 politisi DPR 1999-2004 yang menjadi tersangka dugaan suap cek perjalanan dalam pemenangan Miranda Goeltom sebagai Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia. Upaya penahanan KPK ini menimbulkan kritikan dari anggota dewan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

    Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

    Nasional
    1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

    1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

    Nasional
    Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

    Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

    Nasional
    Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

    Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

    Nasional
    Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

    Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

    Nasional
    PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

    PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

    Nasional
    KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

    KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

    Nasional
    Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

    Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

    Nasional
    Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

    Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

    Nasional
    Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

    Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

    Nasional
    KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

    KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

    Nasional
    Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

    Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

    Nasional
    Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

    Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

    Nasional
    Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

    Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

    Nasional
    Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

    Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com