Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengakuan Gayus Harus Ditindaklanjuti

Kompas.com - 20/01/2011, 09:41 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengakuan dan tudingan-tudingan terpidana kasus korupsi pajak, Gayus HP Tambunan, yang diarahkan ke Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, harus ditindaklanjuti.

Anggota Komisi III DPR yang juga anggota Panja Mafia Pajak, Saan Mustopa mengatakan, jika tudingan yang disampaikan Gayus berdasar dan punya bukti yang kuat, apa yang disampaikan Gayus dinilai sebagai pengakuan penting.

"Kalau Gayus punya dasar dan bukti yang kuat bahwa kasusnya rekayasa satgas, menurut saya, penting untuk ditindaklanjuti. Karena Satgas yang memulai kasus ini, maka harus ada tim yang menindaklanjutinya," kata Saan, kepada Kompas.com, Rabu (19/1/2011).

Panja Mafia Pajak yang dibentuk Komisi III, kata Saan, bisa saja menindaklanjuti pernyataan Gayus, meski kemarin sudah dibantah oleh Satgas. Apa yang akan dilakukan Panja?

"Pekan ini kami akan mengadakan rapat penting. Juga DPR. Dalam hal ini, Panja, untuk mengklarifikasi. Pernyataannya harus ditindaklanjuti secara serius, jangan sampai hanya ocehan tak berdasar," ujar Wakil Sekjen Partai Demokrat ini.

Namun, Saan belum bisa memastikan bagaimana mekanisme yang akan dilakukan Panja untuk mengklarifikasi pernyataan Gayus tersebut.

Seusai mengikuti persidangan vonis di PN Jakarta Selatan, Gayus menuding Satgas telah memanfaatkan kasusnya secara politik. Bahkan, secara gamblang Gayus yang divonis tujuh tahun penjara mengatakan,  kepergiannya ke Singapura Maret 2010 lalu atas saran dari Sekretaris Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, Denny Indrayana.

Namun, sore hari kemarin, Satgas membantah keras tudingan Gayus. Satgas juga membeberkan bukti rekaman video dan percapakan Denny dan Gayus yang mematahkan seluruh pernyataan yang disampaikan Gayus.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Jokowi Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang

    Jokowi Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang

    Nasional
    Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

    Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

    Nasional
    Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

    Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

    Nasional
    Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

    Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

    Nasional
    Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

    Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

    Nasional
    Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

    Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

    Nasional
    Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

    Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

    Nasional
    Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

    Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

    Nasional
    Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

    Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

    Nasional
    Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

    Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

    Nasional
    Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

    Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

    Nasional
    Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

    Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

    Nasional
    Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

    Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

    Nasional
    Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

    Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

    Nasional
    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com