Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Refli Pertanggungjawabkan Tulisannya

Kompas.com - 07/11/2010, 22:55 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Praktisi hukum Refli Harun mengaku tidak khawatir jika Mahkamah Konstitusi (MK) mengancam akan melaporkannya ke kepolisian seandainya dugaan adanya makelar kasus dalam tubuh MK yang dimuat dalam tulisan Refli tidak terbukti. Refli yang ditunjuk sebagai ketua tim investigasi perkara markus MK tersebut mengaku berani mempertanggungjawabkan kebenaran tulisannya.

"Sepanjang yang saya tulis, saya bisa pertanggungjawabkan. Ancaman akan dilaporkan ke kepolisian, saya menghormati Prof Mahfud (Ketua MK). Saya tidak khawatir diajukan ke polisi," kata Refli usai menghadiri pemaparan hasil survei Lembaga Survei Indonesia, Jakarta, Minggu (7/11/2010).

Tulisan opini Refli di yang berjudul "MK Masih Bersih?" di sebuah harian nasional edisi 25 Oktober dinilai meresahkan MK. Dalam tulisannya, Refli mengungkap dugaan adanya hakim MK yang menerima suap dari seoran warga Papua.

Menyusul tulisan Refli tersebut, MK membentuk tim investigasi untuk membuktikan dugaan suap itu. Ketua MK Mahfud MD kemudian menunjuk Refli sebagai ketua tim. Terkait hal tersebut, Refli menilai akan berefek buruk jika MK kemudian melaporkannya ke polisi. Hal tersebut akan menjadi preseden buruk bagi pembangunan demokrasi dan hak mengeluarkan pendapat. Juga terhadap pemberantasan korupsi ke depannya.

"Bayangkan kalau MK mengadukan warga negara karena merasa dicemarkan nama baiknya," kata Refli. Menurutnya, seharusnya MK menggunakan mekanisme berbeda dalam menanggapi tulisan opini yang menurutnya tidak benar. MK, kata Refli, dapat membuat tulisan opini tandingan membantah opini Refli. "Seperti kasus Mentawai yang menyeret Ketua DPR, Ketua DPR membuat tulisan opini tandingan," imbuhnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com