Jonggol Siap Jadi Ibu Kota RI

BOGOR, KOMPAS.com — Wacana pemindahan ibu kota ke wilayah Jonggol langsung direspons positif oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor. Salah satu bentuk persiapan yang dilakukan Pemkab Bogor adalah dengan membangun jalan poros tengah timur sepanjang 42 kilometer.

Jalan poros tengah timur yang diperkirakan menelan dana sekitar Rp 579 miliar itu dibangun mulai dari daerah Sentul, Kecamatan-Babakan Madang hingga ke Jonggol.

"Memang belum dibicarakan secara khusus dan ini masih wacana. Tapi sebagai pimpinan pemerintah daerah di Kabupaten Bogor, kami berharap kebijakan politik atau keputusan politik bisa segera dilahirkan pemerintah pusat," ujar Bupati Bogor Rachmat Yasin seusai mengikuti orasi ilmiah di kampus IPB Dramaga, Selasa (5/10/2010).

Dia mengatakan, jika benar ibu kota akan dipindah, lokasi yang paling masuk akal dan paling realistis adalah di Jonggol. "(Jonggol) Menjadi pusat pemerintahan, bukan pusat bisnis, dan bukan juga pusat niaga," katanya.

Bicara soal Jonggol, kata Yasin, sangat cocok menjadi pusat pemerintahan. Sedangkan untuk Kantor Presiden, Istana Bogor bisa menjadi pilihan utama.

"Dari aspek apa pun, Istana Bogor lebih representatif untuk Kantor Presiden. Istana Bogor lebih luas, memiliki halaman luas," ujarnya.

Selain itu, katanya, di dekat Istana Bogor ada Kebun Raya Bogor (KRB). Jadi, pendekatan lingkungan yang hijau sangat sesuai seperti yang dicanangkan Presiden. "Yang penting, lokasinya bebas dari banjir. Jadi tidak perlu lagi bangun istana baru," ujarnya.

Untuk semua itu, kata Yasin, dia akan memfasilitasinya dengan mengeksposnya di hadapan Presiden. "Saya akan menghadap Presiden, sekitar Desember nanti. Di hadapan Presiden saya akan ekspos soal pembangunan ruas jalan poros tengah timur, soal Sirkuit Sentul dan Jonggol," katanya.

Terkait pembangunan poros tengah timur, Bupati yang akrab disapa RY itu menjelaskan, untuk tahap pertama akan dibangun jalan sepanjang 26 kilometer, tahap kedua 16 kilometer dengan akses Bekasi ke Delta Mas, dan bagian kanan ke Cipanas, kemudian Cianjur.

"Untuk pendanaan, tidak sepenuhnya dari Pemkab, tapi juga berkoordinasi dengan Pemprov Jawa Barat dan Kementerian PU," katanya. (wid)