Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Delegasi Indonesia Terlalu Banyak Beban

Kompas.com - 08/09/2010, 18:53 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Tidak memuaskannya hasil pertemuan antara delegasi Indonesia dan Malaysia dalam membahas persoalan tapal batas kedua negara dinilai terjadi akibat terlalu banyaknya isu yang dititipkan ke pundak mereka.

Ray Rangkuti selaku Direktur Eksekutif Lima mengatakan, delegasi Indonesia seharusnya fokus mengedepankan isu tapal batas saja.

"Untuk masalah TKI itu tidak dicampuradukkan dengan masalah tapal batas. Kalau TKI itu melibatkan instansi lainnya, seperti Departemen Tenaga Kerja yang difasilitasi oleh Deplu. Itu titipan yang memberatkan tim," katanya dalam acara jumpa pers yang digelar di Kantor Institut Hijau Indonesia, Jalan Komplek Bumi Asri No C3 Liga Mas Perdatam, Pancoran, Jakarta, Rabu (8/9/2010) sore.

Ray juga mengatakan, hal lain yang menyebabkan hasil pertemuan di Kinabalu kurang memuaskan adalah Pemerintah Indonesia tidak memerhatikan pra-kondisi diplomasi sebagai bentuk daya tawar terhadap Pemerintah Malaysia.

"Kita tidak melakukan psywar, misalkan dengan mengatakan menarik Duta Besar kita ataupun menarik 2 juta TKI kita di sana. Hal itu sebenarnya bisa menjadi daya tawar kita," tuturnya.

Raya pun menambahkan, kurang optimalnya hasil perundingan di Kinabalu juga merupakan ekses dari sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang sangat lembek terhadap arogansi Malaysia.

Menurut Ray, Presiden SBY seharusnya menginstruksikan dengan tegas dan keras untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia.

"Tapi kan pidatonya disimpulkan bahwa jangan ribut dengan Malaysia, lebih baik mengalah dengan alasan kita bergantung secara ekonomi terhadap Malaysia. Hal itu membuat diplomat kita sudah patah arang," katanya. (Tribunnews/Samuel)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Surya Paloh Sedih SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

    Surya Paloh Sedih SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

    Nasional
    Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

    Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

    Nasional
    Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

    Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

    Nasional
    Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

    Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

    Nasional
    Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

    Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

    Nasional
    Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

    Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

    Nasional
    Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

    Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

    Nasional
    Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

    Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

    Nasional
    Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

    Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

    Nasional
    Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

    Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

    Nasional
    PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

    PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

    Nasional
    KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

    KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

    Nasional
    Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

    Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

    Nasional
    Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

    Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

    Nasional
    Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral Saya Marahi

    Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral Saya Marahi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com