Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pidato Presiden "Tampar" Petinggi TNI

Kompas.com - 02/09/2010, 10:48 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Markas Besar TNI di Cilangkap, Rabu (1/9/2010), terkait insiden penangkapan tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan oleh Polisi Diraja Malaysia, dikatakan seperti menampar wajah petinggi TNI.

Pasalnya, pidato yang berlangsung sekitar 20 menit tersebut dinilai menunjukkan sikap Indonesia yang tak tegas. Pernyataan tak tegas Presiden, yang juga panglima tertinggi TNI, kontras dengan pemilihan tempat Markas TNI Cilangkap yang identik dengan ketegasan dan cerminan kekuatan.

"Pernyataan ini menampar petinggi-petinggi TNI sendiri bahwa lembeknya kepemimpinan politik di Indonesia menunjukkan lembeknya tentara Indonesia," kata pengamat militer dari Propatria Institute Hari Prihartono ketika dihubungi Kompas.com, Kamis (2/9/2010). Hari mengibaratkan pidato Presiden seperti pernyataan seorang kepala keluarga yang memilih berdamai setelah para anggota keluarganya disiksa dan dilukai orang lain.

"Dan hal ini disampaikannya di tengah keluarga besarnya. Inilah konyolnya pilihan sikap SBY semalam. Makanya, banyak perwira TNI yang semalam shocked," kata Hari.

Secara bergurau, Hari mengatakan, Presiden mungkin keliru menilai bahwa Mabes TNI itu Kementerian Luar Negeri. Pasalnya, apa yang disampaikan semalam juga tak sinkron dengan identitasnya sebagai Panglima Tertinggi TNI.

"Pemimpinnya mantan tentara, yang kemudian berbicaranya mendayu-dayu seperti melantunkan lagu, kau yang memulai/ kau yang mengakhiri," sambung Hari.

Seperti diwartakan, ketika berpidato kemarin, Presiden di antaranya menegaskan bahwa kedaulatan negara dan keutuhan wilayah adalah kepentingan nasional yang sangat vital. Ditekankan Presiden bahwa pemerintah sangat memahami kepentingan itu dan bekerja sungguh-sungguh untuk menjaga dan menegakkannya.

"Namun, tidak semua permasalahan yang muncul dalam hubungan dengan negara sahabat terkait dengan kedaulatan dan keutuhan wilayah," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com