PBNU: Sikap Pemerintah Belum Tegas

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menilai sikap pemerintah terkait pelanggaran terhadap kedaulatan Indonesia oleh Malaysia belum jelas dan belum tegas. "Sikap pemerintah belum jelas dan belum tegas," kata Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj di sela-sela peringatan Nuzulul Quran di sekretariat Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor di Jakarta, Rabu (1/9/2010).

Semestinya, kata Said, jika yakin Malaysia telah melakukan pelanggaran, maka pemerintah harus tegas menyatakan hal itu kepada pemerintah negara jiran tersebut. "Ini soal kedaulatan dan martabat bangsa. Harus berani mengatakan Malaysia salah dan mesti minta maaf kepada Indonesia," katanya.

Hal senada dikemukakan Ketua Umum GP Ansor Saifullah Yusuf yang menyebutkan bahwa sikap tegas bukan berarti harus diartikan perang. "Kita sama-sama negara yang punya harga diri dan martabat. Tentunya tidak boleh saling mengusik," katanya.

Soal keberatan Malaysia terhadap aksi unjuk rasa di Tanah Air yang dinilai berlebihan, menurut Saifullah, harus dipahami bahwa unjuk rasa tersebut merupakan reaksi dari pernyataan Pemerintah Malaysia. "Meski kita tidak membenarkan aksi yang berlebihan, tetapi Indonesia adalah negara yang demokratis, yang tidak mungkin melarang warganya berdemonstrasi," katanya.