Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

RI Tak Akan Gunakan Kekuatan Militer

Kompas.com - 27/08/2010, 22:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menegaskan, tidak ada peningkatan gelar kekuatan di wilayah perbatasan RI-Malaysia.

"Hingga saat ini tidak ada laporan mengenai peningkatan (gelar kekuatan) di perbatasan RI-Malaysia pascainsiden kemarin," katanya seusai menghadiri buka bersama jajaran Kementerian Politik, Hukum, dan HAM di Jakarta, Jumat (27/8/2010).

Ia mengatakan, berdasarkan pantauan di Nipah, Berhala, dan Rondo, tidak ada peningkatan (gelar kekuasaan) di perbatasan laut RI-Malaysia. Pengamanan wilayah perbatasan darat dan laut Indonesia dengan negara lain, termasuk Malaysia, seperti biasa atau standar normal.

Hal senada diungkapkan Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso yang mengatakan bahwa apa pun yang dilakukan TNI harus berdasar keputusan politik. "Sampai saat ini, pemerintah menetapkan penyelesaian melalui jalur diplomasi. Ya, kita ikuti. Jadi, tidak ada penambahan atau peningkatan gelar kekuatan di perbatasan meski hubungan kedua negara (RI-Malaysia) menghangat," tuturnya.

Hubungan Indonesia-Malaysia kembali menghangat pascapenangkapan tiga petugas Kementerian Laut dan Perikanan oleh aparat Malaysia saat bertugas di Tanjung Berakit, Indonesia. Namun, akhirnya kedua pihak sepakat kembali merundingkan persoalan perbatasan kedua negara di Kinabalu, Malaysia, pada 6 September mendatang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Soal DPA, Jusuf Kalla: Kan Ada Watimpres, Masak Ada Dua?

    Soal DPA, Jusuf Kalla: Kan Ada Watimpres, Masak Ada Dua?

    Nasional
    LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

    LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

    Nasional
    PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

    PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

    Nasional
    Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju Harus di Atas Itu

    Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju Harus di Atas Itu

    Nasional
    Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Petahankan Kebijakan Pangan dan Energi

    Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Petahankan Kebijakan Pangan dan Energi

    Nasional
    Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

    Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

    Nasional
    Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

    Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

    Nasional
    Soal Pernyataan 'Jangan Mengganggu', Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

    Soal Pernyataan "Jangan Mengganggu", Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

    Nasional
    BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

    BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

    Nasional
    Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

    Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

    Nasional
    Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

    Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

    Nasional
    Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

    Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

    Nasional
    Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

    Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

    Nasional
    JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

    JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

    Nasional
    Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Kalau Perusahaan Rugi Direkturnya Harus Dihukum, Semua BUMN Juga Dihukum

    Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Kalau Perusahaan Rugi Direkturnya Harus Dihukum, Semua BUMN Juga Dihukum

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com