Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TNI AL Selamatkan Aset Negara Senilai Rp 13,8 Triliun

Kompas.com - 26/02/2010, 19:26 WIB

SURABAYA, KOMPAS.com — Selama tahun 2009, TNI Angkatan Laut berhasil menangani 2.369 kasus dalam operasi keamanan laut. Total kerugian kekayaan negara yang berhasil diselamatkan sebanyak Rp 13,8 triliun.

Demikian pernyataan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Agus Suhartono, Kamis (25/2/2010), dalam Seminar Nasional Kelautan Tahun 2010 Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut (STTAL) di Gedung Moeljadi Komando Pengembangan Pendidikan TNI AL di Surabaya.

Dari total 2.369 kasus yang ditangani TNI AL, terdapat beberapa jenis kasus, yaitu penangkapan ikan ilegal 177 kasus, pembalakan liar 16 kasus, dan kasus-kasus lainnya, seperti penyelundupan timah, granit, batu bara, barang bekas, bahan bakar minyak, dan bahan pokok sebanyak 109 kasus. Dibandingkan tahun 2008 lalu, jumlah kasus yang ditangani tahun 2009 lebih tinggi, begitu juga dengan tingkat kerugian yang disebabkan.

"Tahun 2008 lalu hasil operasi keamanan laut TNI AL sebanyak 2.175 kasus dengan potensi kerugian kekayaan negara sebanyak Rp 12,4 triliun. Sedangkan tahun 2009 hasil operasi meningkat menjadi 2.369 kasus dengan perkiraan potensi kerugian negara sebesar Rp 13,8 triliun," ujarnya.

Agus mengakui, hingga saat ini jumlah armada kapal TNI AL masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan luasnya wilayah perairan Indonesia yang mencapai 5,9 juta kilometer persegi dengan garis pantai 81.000 kilometer dan jumlah pulau sekitar 17.500 pulau.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com