Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TNI AL Selamatkan Aset Negara Senilai Rp 13,8 Triliun

Kompas.com - 26/02/2010, 19:26 WIB

SURABAYA, KOMPAS.com — Selama tahun 2009, TNI Angkatan Laut berhasil menangani 2.369 kasus dalam operasi keamanan laut. Total kerugian kekayaan negara yang berhasil diselamatkan sebanyak Rp 13,8 triliun.

Demikian pernyataan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Agus Suhartono, Kamis (25/2/2010), dalam Seminar Nasional Kelautan Tahun 2010 Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut (STTAL) di Gedung Moeljadi Komando Pengembangan Pendidikan TNI AL di Surabaya.

Dari total 2.369 kasus yang ditangani TNI AL, terdapat beberapa jenis kasus, yaitu penangkapan ikan ilegal 177 kasus, pembalakan liar 16 kasus, dan kasus-kasus lainnya, seperti penyelundupan timah, granit, batu bara, barang bekas, bahan bakar minyak, dan bahan pokok sebanyak 109 kasus. Dibandingkan tahun 2008 lalu, jumlah kasus yang ditangani tahun 2009 lebih tinggi, begitu juga dengan tingkat kerugian yang disebabkan.

"Tahun 2008 lalu hasil operasi keamanan laut TNI AL sebanyak 2.175 kasus dengan potensi kerugian kekayaan negara sebanyak Rp 12,4 triliun. Sedangkan tahun 2009 hasil operasi meningkat menjadi 2.369 kasus dengan perkiraan potensi kerugian negara sebesar Rp 13,8 triliun," ujarnya.

Agus mengakui, hingga saat ini jumlah armada kapal TNI AL masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan luasnya wilayah perairan Indonesia yang mencapai 5,9 juta kilometer persegi dengan garis pantai 81.000 kilometer dan jumlah pulau sekitar 17.500 pulau.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com