Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Migrant Care Berikan Penghargaan untuk Gus Dur

Kompas.com - 09/02/2010, 21:05 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga swadaya masyarakat (LSM) Migrant Care, yang bergelut di isu ketenagakerjaan, memberikan penghargaan kepada alm Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, mantan Presiden RI Semasa hidup, Gus Dur dinilai banyak berkontribusi bagi tenaga kerja Indonesia, khususnya yang tidak berdokumen.

"Bagi Gus Dur, TKI yang tidak berdokumen pun harus diberikan perlindungan. Hal ini tidak hanya retorika saja, tapi tindakan nyata. Selain itu, ketika menjadi Presiden, Gus Dur telah meletakkan fondasi dasar perlindungan buruh," ujar Direktur Migrant Care, Anis Hidayah, Selasa (9/02/2010) malam, kepada Kompas.com di Taman Ismail Marzuki, Jakarta.

Anis mencontohkan, pada tahun 1999, seorang TKI, Siti Zaenah sempat divonis hukuman mati karena dinyatakan bersalah membunuh majikannya di Arab Saudi. Saat itu, Gus Dur langsung melakukan diplomasi tingkat tinggi dengan Arab Saudi sehingga eksekusi ditunda hingga kini.

Gus Dur, lanjut Anis, adalah satu-satunya pemimpin yang mampu merobohkan dinding keangkuhan Kerajaan Arab Saudi.

Anis melanjutkan, Gus Dur juga sempat menampung 81 TKI yang dideportasi dari Malaysia pada Agustus 2005 di kediamannya di Ciganjur. Saat itu, pemerintah tidak bersedia menangani para TKI yang dideportasi.

"Gus Dur menjadi garda terdepan menangani 81 TKW saat itu," ujar Anis. Penyerahaan penghargaan diberikan langsung Anis kepada putri Gus Dur, Yenny Wahid.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com