LSI: Pemerintahan Baru Terancam Tidak Efektif

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Eksekutif Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menyatakan, pemerintahan baru terancam tidak efektif karena berlarutnya isu KPK-Polri-Century yang menyebabkan media memersepsikan negatif terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden.
    
Demikian keterangan tertulis LSI, Kamis (12/11), yang merupakan temuan riset LSI-Network Divisi Isu Publik terhadap lima koran nasional, yakni Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, Republika, dan Seputar Indonesia, yang dilakukan 3 sampai 9 November 2009.
    
Menurut Denny, hasil riset tersebut menyebutkan, 58 persen media memersepsikan negatif DPR atas pertemuan DPR dengan Kapolri. Media menganggap Komisi III DPR tidak mengeksplorasi Kapolri secara kritis dalam menangani kasus Chandra-Bibit, tetapi justru Komisi III dipersepsikan sebagai humas Kapolri.
    
Media juga menilai, pertemuan antara Komisi III DPR dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang berakhir ricuh menyebabkan situasi perseteruan KPK-Polri menjadi semakin bertambah keruh.
    
Hasil riset juga menunjukkan bahwa persepsi negatif media terhadap Presiden juga meningkat dari 53,8 persen pada minggu lalu menjadi 64 persen pada minggu ini.
    
Menurut Denny, ada empat alasan mengapa terjadi peningkatan persepsi negatif. Pertama, Presiden dianggap memainkan wacana ketimbang bertindak konkret dan cepat seperti mengecam pencatutan namanya oleh Anggodo, tetapi tidak kunjung melaporkannya kepada kepolisian.
    
"Sikap diam Presiden atas pencatutan namanya menambah luas rumor kecurigaan bahwa presiden terlibat," katanya.
    
Kedua, menurut Denny, Partai Demokrat menjadi salah satu partai besar yang tidak ikut dalam hak angket Bank Century, padahal fraksi lain termasuk yang tergabung dalam koalisi ada yang mendukung hak angket itu.
    
Ketiga, menurut Denny, rumor mengenai "pelemahan KPK agar kasus dana Bank Century tidak terungkap" semakin menguat dengan kesaksian Wiliardi Wizar (mantan Kapolres Jaksel) yang mengaku ditekan untuk melakukan rekayasa menjerat Antasari Azhar, mantan Ketua KPK.

"Adanya rumor bahwa dana Bank Century mengalir ke tim kampanye salah satu pihak semakin sering disuarakan pengamat, LSM, dan orang partai. Hal itu membuat Presiden semakin tidak diuntungkan," katanya.

Dan terakhir, sikap antiklimaks Presiden menanggapi rekomendasi Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum Kasus Chandra-Bibit atau Tim Delapan membuat publik merespons sikap Presiden secara negatif.

"Tim Delapan merekomendasikan agar kasus Chandra-Bibit dihentikan karena tidak cukup bukti, namun rekomendasi ini dikembalikan kepada Polri dan Kejaksaan Agung yang justru menjadi pihak yang dicurigai dalam kasus ini," katanya.

Menurut Denny, seharusnya 100 hari pertama pemerintahan baru baik DPR maupun Presiden mendapat kepercayaan publik yang tinggi, tetapi yang terjadi justru sebaliknya.