Komisaris BUMN Jadi Tim Capres, Harus Mundur

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat kebijakan publik, Ismed Hasan Putro, meminta para komisaris BUMN yang menjadi tim sukses dalam suksesi pemilihan capres dan cawapres 2009 untuk mengundurkan diri dari jabatan formalnya itu.

Langkah tersebut patut dilakukan selain untuk menjaga agar BUMN terlepas dari infiltrasi kepentingan politik, juga agar BUMN benar-benar bisa menjadi entitas bisnis yang terhindar dari intervensi nonkorporasi," katanya di Jakarta, Kamis (11/6).

Ismed Hasan Putro mengatakan hal itu berdasarkan pengamatannya mengenai adanya komisaris BUMN yang menjadi tim sukses pilpres.

Menurut dia, keterlibatan komisaris BUMN tersebut tidak sejalan dengan semangat tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate govenance (GCG) dan sikap tersebut juga melanggar UU N0 42/2008 tentang Pilpres khususnya Pasal 42 ayat 2 d.

"Bagi komisaris yang melanggar aturan itu jelas dapat diancam dengan hukuman pidana," katanya.

Ia mengatakan, semua pihak harus belajar konsisten untuk taat aturan dan menjaga etika sebagai pejabat negara.

"Hal itu penting agar pejabat terkait dapat mengelola dan mengawasi BUMN dengan baik, apalagi sebagai penerima amanah negara, sejatinya para komisaris BUMN fokus untuk menjadikan BUMN lebih profesional," kata Ismed.

Bila komisaris BUMN itu masih terlibat sebagai tim sukses, lalu bagaimana mungkin para capres dan cawapres, yang selalu mengatakan taat aturan, akan menjunjung tinggi prinsip-prinsip GCG itu dan ingin menjalankan pemerintahan yang bersih.

Sebaliknya, justru komitmen mereka itu seolah-olah diabaikan ketika terkait dengan kepentingan kelompoknya. Parahnya, pelanggaran terhadap UU Pilpres seperti itu dibiarkan dilakukan secara sadar dan terang-terangan.

"Karena itu, Bawaslu dan Kementerian BUMN harus konsisten dalam menegakkan aturan, bersikap tegas, dan tidak diskriminatif, jika memang ingin membangun Indonesia yang lebih baik," katanya.