Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Surya Paloh: Seharusnya Golkar Sudah Punya Capres

Kompas.com - 18/02/2009, 14:03 WIB

JAKARTA, RABU — Hingga 50 hari menjelang pemilu, Golkar masih belum bersuara mengenai siapa capres yang akan diusungnya. Ketua Dewan Penasihat Golkar Surya Paloh mengatakan, Golkar seharusnya sudah mempersiapkan calon presiden yang akan diusungnya begitu Musyawarah Nasional (Munas) partai selesai atau jauh hari sebelum pelaksanaan pemilu. Preseden saat ini diharapkannya hanya terjadi satu kali dalam sejarah perjalanan Golkar.

"Seyogyanya dalam akal pikiran saya yang sudah 40 tahun di Golkar, harusnya begitu munas selesai, kita sudah menyiapkan pemilu dan capres. Ini merupakan exception dari sejarah perjalanan Golkar yang saya minta hanya terjadi satu kali saja, di masa kepemimpinan saya dan Pak JK (Ketua Umum Golkar)," ujar Surya Paloh seusai pembekalan para caleg Golkar di Kantor DPP Golkar, Rabu (18/2).

 Dikatakannya, akibat belum ditetapkannya capres, potensi kerugian yang dialami partai cukup besar. "Konsolidasi kita bisa efektif kalau jauh-jauh hari menentukan (capres). Partai ini tidak hanya bergantung pada hasil alam, cuaca baik dan buruk," ujarnya.

 

Saat ditanya apakah Golkar mematok harus menjadi capres, ia tak menjawab secara lugas. Surya mengatakan, apa pun pilihannya harus mempertimbangkan eksistensi partai di masa yang akan datang. "Kita harus punya strategi nasional yang dipikir secara cerdas, kalau memaksakan diri dan berakibat pada eksistensi partai ini ke depan, itu salah. Yang menentukan Golkar adalah kami internal Golkar, bukan orang lain," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com