Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

MPM Muhammadiyah Luncurkan Beras Organik Murah

Kompas.com - 28/08/2008, 20:33 WIB

JAKARTA, KAMIS - Menyongsong bulan puasa, Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Muhammadiyah meluncurkan beras murah dan sehat. Sedianya, beras yang diproduksi secara organik ini akan dijual di pasaran dengan harga sekitar Rp 6.000 - Rp 15.000 per kilogram. Atau lebih murah dibanding beras organik Thailand atau Jepang yang berkisar Rp 7.500 - Rp 30.000 per kilogram.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsudin mengatakan beras tersebut merupakan hasil produksi petani binaan MPM Muhammadiyah di 60 kabupaten seluruh Indonesia. "Pembinaan dilakukan untuk menekan biaya produksi dan penanaman tidak menggunakan bahan kimia. Selain sehat juga bebas korupsi," kata Syamsudin saat Peluncuran Beras Sehat Produksi Petani Binaan MPM Muhammadiyah, di komplek perguruan Muhammadiyah, Jakarta, Kamis (28/8).

Selama dua tahun terakhir, MPM Muhammadiyah melakukan pembinaan kepada 1 juta petani dengan lahan seluas 100.000 hektar. MPM Muhammadiyah menganjurkan untuk menggunakan pupuk alami seperti kompos dan pupuk buatan sendiri dalam penanaman. Selain itu, penggunaan pupuk juga ditakar sesuai jenis tanah dan tanaman.

Dari hasil pembinaan, kata Syamsudin, petani dapat menghemat sekitar Rp 1,1 juta untuk biaya produksi penanaman padi. Jika sebelumnya dibutuhkan biaya sekitar Rp 1,5 juta untuk penanaman, dengan hasil pembinaan hanya menghabiskan biaya Rp 300.000-Rp 400.000.

Sementara itu, Konsultan Ahli Bidang Pertanian MPM Pimpinan Pusat Muhammadiyah Syafihi Latucan Singa mengatakan beras organik produksi petani binaan saat ini baru tersedia di Pasar Minggu. "Setelah peluncuran ini, kami akan mulai memasarkan ke pasar-pasar tradisional," tutur Syafihi. Pertengahan puasa nanti, Syafihi mengaku, MPM akan kembali meluncurkan beras murah dengan kualitas lebih rendah dibawah beras organik yang diluncurkan kali ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com