Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yuliantoro Pengganti Max Moein

Kompas.com - 28/08/2008, 14:21 WIB

JAKARTA, KAMIS-Sekjen DPP PDI Perjuangan Pramono Anung memastikan surat pergantian antarwaktu (PAW) terhadap Max moein sudah ditandatangani sejak Selasa (26/8) kemarin. Pengganti Max Moein di DPR adalah yang berada di nomor urut berikutnya, Yuliantoro.

Ditemui pada acara launching nomor urut partai (28) di kantor DPP PDI Perjuangan, Kamis (28/8) Pramono menjelaskan, dalam kasus Max Moein, DPP sudah jauh-jauh hari PDIP memutuskan akan menjunjung tinggi apapun putusannya terhadap yang bersangkutan.
 
"Oleh karena itu, begitu kami mendapat laporan dari Gayus Lumbuun (Wakil Ketua BK), tentang pemecatan, maka proses PAW sudah diluncurkan. Saya sudah langsung tanda tangan dua hari yang lalu (Selasa,red)," kata Pramono.
 
Kini, kata Pramono penggantinya Max Moien sedang dalam proses di DPR untuk secepatnya dilakukan PAW. "Kalau tidak salah penggantinya bernama Yuliantoro. Yang pasti nomor urut di bawahnya," ungkap Pramono.

Selasa (26/8) kemarin Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR Irsyad Sudiro mamastikan rapat BK memutuskan memberikan sanksi kepada tiga anggota DPR, salah satunya Max Moien yang mendapat sanksi rekomenadasi dipecat sebagai anggota DPR. Khusus untuk Max Moein pemberian sanksi bersifat mengikat.
 
"Keputusannya sudah final dan mengikat. Hitam di atas putih. Soal yang bersangkutan (Max Moein), secepatnya, surat resminya akan diserahkan kepada Ketua DPR Agung Laksono dan kemudian akan dibacakan melalui Paripurna. Seluruh anggota BK DPR secara aklamasi menyetujui terkait sanksi yang diberikan," Irsyad menjelaskan. (Persda Network/Rachmat Hidayat)
 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com