PT Berkualitas Belum Merata

JAKARTA, SELASA - Kualitas pendidikan di Indonesia belum merata pada setiap wilayah. Di tingkat pendidikan tinggi, misalnya, perguruan-perguruan tinggi di Indonesia yang masuk kategori perguruan tinggi berkualitas masih didominasi perguruan tinggi di Pulau Jawa.

Berdasarkan perhitungan Times Higher Education Supplement (THES) enam Perguruan Tinggi (PT) di Indonesia masuk dalam 500 besar peringkat PT di dunia. Kelima PT tersebut yakni Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Diponegoro (UNDIP), Universitas Airlangga (Unair), dan Institut Pertanian Bogor (IPB).

Universitas Gajah Mada (UGM) menduduki peringkat ke 360, Institut Teknologi Bandung (IPB) berada pada peringkat 369, dan Universitas Indonesia (UI) berada pada peringkat 495. Total program studi dari kelima PT tersebut yang masuk peringkat 500 dunia versi THES yakni sebanyak 811 prodi.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Benyamin Bura mengatakan dari lima perguruan tinggi yang dinilai bagus tersebut tidak ada yang terletak di luar Pulau Jawa. "Padahal kita juga punya universitas negeri yang bagus juga di luar Jawa seperti USU dan Unhas," ujar Benyamin di tengah acara rapat kerja anggota DPD dengan Mendiknas Bambang Sudibyo di Ruang GBHN, Gedung Nusantara V, Komplek DPR/MPR, Selasa (17/6).

Dengan sedikit kelakar, Benyamin mengatakan bangsa Indonesia mempunyai Wakil Presiden yang berasal dari salah satu perguruan tinggi negeri yang bagus yang terletak di luar Pulau Jawa. "Salah satu mahasiswa Unhas kan sekarang jadi Wakil Presiden. Kok Unhas nggak naik-naik?" candanya yang diikuti tawaan para peserta.

Pada kesempatan rapat kerja yang dipimpin Eka Komariah Kuncoro (anggota DPD dari Kalimantan Timur) tersebut, Mendiknas Bambang Sudibyo mengatakan perbedaan kualitas pendidikan pada masing-masing daerah turut dipengaruhi oleh pelaksanaan kebijakan pendidikan nasional pada tingkat daerah oleh masing-masing kepala daerah.

"Interpretasi dan pelaksanaan kebijakan di tiap daerah itu berbeda-beda. Itu yang menghambat dalam proses implementasinya," ujar Bambang di hadapan anggota DPD.