Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Tuduhan "Mark Up", KPK Minta Misbakhun Baca Audit BPK Secara Utuh

Kompas.com - 11/07/2017, 18:50 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta anggota Panitia Khusus Hak Angket KPK, Mohammad Misbakhun, membaca hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara utuh.

Hal itu dikatakan Juru Bicara KPK Febri Diansyah, saat menanggapi tuduhan penggelembungan anggaran atau mark up pada pembangunan Gedung KPK.

"Kami berharap pihak-pihak yang membaca audit BPK itu dibaca secara utuh, dan tidak digunakan dengan bahasa yang justru jadi tuduhan," ujar Febri, di Gedung KPK Jakarta, Selasa (11/7/2017).

Sebelumnya, Misbakhun menyampaikan, ada sejumlah temuan dari hasil audit BPK terkait KPK.

Baca: Ketua KPK Pertanyakan Data Misbakhun soal Pengangkatan 17 Penyidik

Salah satunya, dugaan mark up pada pembangunan Gedung KPK.

"Mark up pembangunan Gedung KPK sebesar Rp 600 juta dan itu dikembalikan. Tapi kan berarti sudah ada mark up," kata Misbakhun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Temuan tersebut didasari pada hasil audit BPK pada 2017.

"Masa bayar bangun Gdung KPK ada mark up. Dan itu audit BPK bukan kata saya," kata Politisi Partai Golkar itu.

Menurut Febri, pada hasil audit BPK memang ditemukan adanya lebih bayar kepada pihak kontraktor.

Baca: Misbakhun Permasalahkan 17 Penyidik KPK

Saat itu, BPK merekomendasikan agar dilakukan penagihan kembali atau tindak lanjut terhadap temuan itu.

Temuan itu sudah diselesaikan oleh pihak kontraktor dan kelebihan bayar telah dikembalikan.

Bahkan, menurut Febri, untuk kepentingan perbaikan ke depan, KPK pernah meminta opini lain dari pihak-pihak yang mempunyai kewenangan dan kapasistas tentang perhitungan biaya konstruksi.

"Misalnya karena ada diskusi dan perdebatan terkait perhitungan biaya beton. Misalnya, apakah memasukkan besi pada beton atau tidak, dan itu sudah didiskusikan juga sebelumnya," kata Febri.

Dengan demikian, lanjut Febri, tidak ada dugaan mark up dalam hasil audit BPK.

Temuan tentang lebih bayar karena perbedaan cara perhitungan itu segera ditindaklanjuti dengan cepat.

"Terkait temuan terhadap gedung, saya kira itu kekeliruan yang mendasar ketika dikatakan ada mark up misalnya," kata Febri.

Kompas TV Menanti Sikap Presiden Soal Pansus Angket KPK (Bag 1)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Setelah Bertemu Jokowi, Sekjen OECD Akan Temui Prabowo

Setelah Bertemu Jokowi, Sekjen OECD Akan Temui Prabowo

Nasional
PKS Pecat Caleg di Aceh yang Ditangkap Karena Kasus Narkoba

PKS Pecat Caleg di Aceh yang Ditangkap Karena Kasus Narkoba

Nasional
Achsanul Qosasi Minta Maaf karena Terima Uang 40 M dari Proyek BTS

Achsanul Qosasi Minta Maaf karena Terima Uang 40 M dari Proyek BTS

Nasional
4 Poin Penting PP Tapera: Syarat Kepesertaan hingga Besaran Iurannya

4 Poin Penting PP Tapera: Syarat Kepesertaan hingga Besaran Iurannya

Nasional
DPR Setujui Revisi 4 Undang-Undang sebagai Usul Inisiatif

DPR Setujui Revisi 4 Undang-Undang sebagai Usul Inisiatif

Nasional
Menyoal Putusan Sela Gazalba Saleh, Kewenangan Penuntutan di UU KPK dan KUHAP

Menyoal Putusan Sela Gazalba Saleh, Kewenangan Penuntutan di UU KPK dan KUHAP

Nasional
Achsanul Qosasi Akui Terima Uang dari Proyek BTS: Saya Khilaf

Achsanul Qosasi Akui Terima Uang dari Proyek BTS: Saya Khilaf

Nasional
Warga Kampung Susun Bayam Keluhkan Kondisi Huntara: Banyak Lubang, Tak Ada Listrik

Warga Kampung Susun Bayam Keluhkan Kondisi Huntara: Banyak Lubang, Tak Ada Listrik

Nasional
Dikonfrontasi Jaksa, Istri SYL Tetap Bantah Punya Tas Dior dari Duit Kementan

Dikonfrontasi Jaksa, Istri SYL Tetap Bantah Punya Tas Dior dari Duit Kementan

Nasional
Bos Maktour Travel Mengaku Hanya Diminta Kementan Reservasi Perjalanan SYL ke Saudi, Mayoritas Kelas Bisnis

Bos Maktour Travel Mengaku Hanya Diminta Kementan Reservasi Perjalanan SYL ke Saudi, Mayoritas Kelas Bisnis

Nasional
Jadi Tenaga Ahli Kementan, Cucu SYL Beralasan Diminta Kakek Magang

Jadi Tenaga Ahli Kementan, Cucu SYL Beralasan Diminta Kakek Magang

Nasional
Jadi Ahli Sengketa Pileg, Eks Wakil Ketua MK: Sistem Noken Rentan Dimanipulasi Elite

Jadi Ahli Sengketa Pileg, Eks Wakil Ketua MK: Sistem Noken Rentan Dimanipulasi Elite

Nasional
Putusan Bebas Gazalba Saleh Dikhawatirkan Bikin Penuntutan KPK Mandek

Putusan Bebas Gazalba Saleh Dikhawatirkan Bikin Penuntutan KPK Mandek

Nasional
Polemik Putusan Sela Gazalba, KPK Didorong Koordinasi dengan Jaksa Agung

Polemik Putusan Sela Gazalba, KPK Didorong Koordinasi dengan Jaksa Agung

Nasional
Jadi Ahli Sengketa Pileg, Eks Hakim MK: Mayoritas Hasil Pemilu di Papua Harus Batal

Jadi Ahli Sengketa Pileg, Eks Hakim MK: Mayoritas Hasil Pemilu di Papua Harus Batal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com