Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Istana Tolak Intervensi Hak Angket KPK

Kompas.com - 06/07/2017, 13:29 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak Istana Kepresidenan menolak mengintervensi hak angket atau hak penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tengah bergulir di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Hal ini disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki saat melakukan audiensi dengan para guru besar dari berbagai perguruan tinggi, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (6/7/2017).

Para guru besar yang tergabung dalam Guru Besar Anti-korupsi hadir di Istana meminta agar Presiden Jokowi bersikap soal hak angket yang dianggap dapat melemahkan KPK.

Namun, Teten menyatakan bahwa pemerintah tidak bisa ikut campur soal hak angket yang digulirkan DPR.

"Pemerintah tentunya memahami, kalau itu katanya wilayah legislatif kan, wilayah parlemen. Sehingga kalau diminta intervensi pada wilayah yang tidak bidangnya, itu tidak baik juga," kata Juru Bicara Guru Besar Anti-korupsi Asep Saefudin, usai pertemuan tertutup selama dua jam.

Baca: Para Guru Besar Minta Jokowi Bersikap Keras soal Pansus Angket KPK

Menurut Asep, Teten hanya meminta para guru besar untuk mengawasi proses hak angket agar berjalan dengan prosedur yang seharusnya.

Dengan demikian, hak angket ini diharapkan tidak mengarah pada pelemahan KPK.

"Pak Teten menyatakan kalau itu (hak angket) berjalan karena itu memang keputusan DPR, ya silahkan saja. Toh juga secara hukum tidak ada efek pada KPK. Jadi kalau pun KPK nanti harus dipanggil, misalnya oleh hak angket, ya saya pikir datang saja," ujar Asep.

Asep mengatakan, para guru besar memaklumi jika pihak Istana atau pemerintah enggan mengintervensi hak angket.

Namun, ia menilai, seharusnya Presiden Joko Widodo bisa meminta partai pendukungnya untuk menghentikan hak angket.

Baca: Jokowi Setuju Ada Perbaikan dan Pembenahan KPK

Apalagi, partai pendukung hak angket sebagian besar adalah pendukung pemerintah.

"Beliau didukung oleh partai yang cukup dominan, ya tentunya bisa saja mempengaruhi," ujar Asep.

Selain Asep Saefudin, guru besar lain yang juga hadir yakni Riris Sarumpaet dari (UI), Mayling Oey (UI) dan Sulistyowati (IPB).

Halaman Berikutnya
Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 16 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 16 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pedangdut Nayunda Nabila Irit Bicara Usai Diperiksa Jadi Saksi TPPU SYL

Pedangdut Nayunda Nabila Irit Bicara Usai Diperiksa Jadi Saksi TPPU SYL

Nasional
KSP Ungkap 9 Nama Pansel Capim KPK Harus Sudah di Meja Setneg Akhir Mei, Juni Bekerja

KSP Ungkap 9 Nama Pansel Capim KPK Harus Sudah di Meja Setneg Akhir Mei, Juni Bekerja

Nasional
Uang Kuliah Mahal, Pengamat: Kebijakan Pemerintah Bikin Kampus Jadi Lahan Bisnis

Uang Kuliah Mahal, Pengamat: Kebijakan Pemerintah Bikin Kampus Jadi Lahan Bisnis

Nasional
Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

Nasional
BNBP: Sumatera Barat Masih Berpotensi Diguyur Hujan Lebat hingga 20 Mei 2024

BNBP: Sumatera Barat Masih Berpotensi Diguyur Hujan Lebat hingga 20 Mei 2024

Nasional
Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Nasional
Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Nasional
Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Nasional
Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

Nasional
Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

Nasional
LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

Nasional
Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com