Pemerintah Dinilai Tak Transparan soal Rencana Pemindahan Ibu Kota

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat kebijakan publik Agus Pambagyo menilai, ada yang janggal dari rencana pemerintah pusat dalam wacana pemindahan ibu kota. Rencana tersebut dinilai tidak transparan.

"Saya lihat memang kurang transparan. Saya dan teman-teman, baik di DPR atau teman-teman yang berkecimpung di tata kota sama sekali belum pernah diberitahukan kajiannya," ujar Agus kepada Kompas.com, Selasa (4/7/2017).

"Ini aneh. Karena kota-kota di luar negeri saja, kajiannya kita tahu. Malaysia saja waktu memindahkan ibu kota, kita tahu kajiannya. Ini tidak," lanjut dia.

(baca: Kemungkinan Besar, Ibu Kota Akan Dipindah ke Kalimantan)

Agus menegaskan, pemindahan ibu kota tak bisa sembarangan. Pemerintah harus mempertimbangkan banyak aspek.

Mulai dari kesiapan infrastruktur, pola keamanan sekaligus pertahanan, akseptabilitas hingga kerugian sosial serta ekonomi yang ditimbulkan.

Pola keamanan dan pertahanan, misalnya. Pemerintah harus sudah memikirkan pembangunan kantor Polri dan TNI sekaligus mobilisasi personel.

Soal pelayanan publik juga menjadi sorotan. Apakah pemerintah pusat sudah menentukan jenis pelayanan publik apa saja yang juga turut dipindahkan ke kota yang baru.

(baca: Pemerintah Cari Alternatif Ibu Kota Selain Palangkaraya)

Hal itu hingga wacana perpindahan ibu kota ini merebak, belum juga diungkap secara transparan ke publik.

"Anda bisa bayangkan enggak? Orang mau ngurus perizinan itu harus ke ibu kota yang baru? Berapa uang yang harus dia keluarkan dan sebagainya? Ini sudah ada belum? Kok kita enggak tahu?" ujar Agus.

Agus meyakini rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta tidak secepat seperti yang disampaikan oleh Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro, yakni 2018.

"Kalau saya melihatnya ini hanya ide saja yang dipublikkan. Seolah-olah sekarang sudah siap, tinggal jalan. Ya, saya enggak tahu apakah sudah ada benar (hasil kajiannya) atau belum? Kalau memang benar, berarti dua kemungkinannya. Ini rahasia sekali atau kajiannya sebenarnya enggak ada," ujar Agus.

(baca: Ketua MPR Anggap Pemindahan Ibu Kota Bukan Prioritas)

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro sebelumnya mengaku telah membahas rencana detail pemindahan ibu kota ini bersama Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Negara, Senin (3/7/2017).

Dalam perbincangan terakhirnya dengan Presiden, Bambang mengatakan kajian pemindahan ibu kota, termasuk skema pendanaan, akan rampung tahun ini.

"Maka tahun 2018 atau 2019 sudah mulai ada kegiatan terkait dengan pemindahan pusat administrasi pemerintahan," kata Bambang, di kantor Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat.

Ada beberapa aspek yang dikaji dalam pemindahan ibu kota ini. Mulai dari penentuan lokasi, estimasi pendanaan, dan tata kota.

Nantinya Bappenas yang akan memimpin kementerian dan lembaga lain dalam menjalankan rencana ini