Tanggapi Kebijakan Sekolah Lima Hari, PBNU akan Kirim Surat Ke Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) akan mengirim surat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, diberhentikan dari jabatannya.

Hal ini disampaikan Ketua Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama (LP Ma’arif NU) Arifin Junaidi menanggapi kebijakan full day school.

"Kami akan kirim surat ke Presiden, karena Mendikbud bikin gaduh, minta untuk diganti," kata Arifin dalam konferensi pers di kantor PBNU, Jakarta, Kamis (15/6/2017).

(Baca: Forum Ulama Ka'bah: Sekolah Lima Hari Kontras dengan Revolusi Mental)

Arifin mengatakan, sejak awal kebijakan ini digulirkan pada pertengahan tahun lalu, Ma'arif juga sudah menyatakan sikap tidak sepakat atas wacana kebijakan tersebut.

"Saat itu disebut full day school. Kemudian diubah jadi sekolah lima hari dan delapan jam sehari, tapi intinya sama saja," kata dia.

Sebab, lanjut Arifin, ketika saat itu baru diwacanakan saja banyak guru yang merasa resah.

Menurut Arifin, sistem pendidikan lima hari sekolah dengan durasi delapan jam setiap harinya belum siap untuk diterapkan, baik dari sisi sarana dan prasarana.

(Baca: Sekolah Lima Hari, Wacana Usang yang Ditolak Para Ulama)

"Kami sudah cek juga di Makassar dan Banjarmasin, bahkan guru-guru pelajaran agama Islam itu resah dengan kebijakan ini," ujarnya.