Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BNP2TKI Imbau TKI Mudik Melalui Jalur Resmi

Kompas.com - 13/06/2017, 07:01 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Nusron Wahid, mengimbau seluruh TKI yang berada di luar negeri agar mudik melalui jalur dan prosedur yang resmi.

Imbauan ini disampaikan mengingat begitu banyak kejadian yang menimpa para TKI saat kembali ke Tanah Air menggunakan jalur tak resmi, mulai dari masalah hukum hingga masalah keselamatan.

"Kita minta tolong terutama kepada para TKI yang berada di Malaysia, untuk menjelang mudik ini, biasanya pada nekat untuk menggunakan jalur yang tidak resmi dan transportasi tidak resmi," kata Nusron dalam keterangan tertulis, Senin (12/6/2017) malam.

"Mengingat kejadian tiga tahun terakhir ini hampir setiap menjelang Idul Fitri itu selalu ada musibah," ujar dia.

Nusron mengaku pihaknya sudah memetakan berbagai jalur tidak resmi yang kerap digunakan oleh TKI untuk pulang ke Tanah Air.

TKI di Tawau biasa melewati Nunukan, di Johor melewati Batam dan di Penang melewati Tanjung Balai. Biasanya, TKI yang melewati jalur tidak resmi itu merupakan mereka yang menjadi TKI non-prosedural.

Apabila mudik menggunakan jalur resmi, biasanya TKI non-prosedural akan dikenakan biometri di Imigrasi dan kemungkinan tidak bisa kembali.

Oleh karena itu, Nusron mengimbau setiap WNI yang ingin menjadi TKI harus melalui cara-cara yang prosedural. Dengan begitu, sisi keamanan dan keselamatan lebih bisa terjamin.

"Oleh karena itu, kami mengimbau kepada para TKI di Malaysia dan juga kepada seluruh jajaran media terutama media online memberikan informasi mengenai pulang mudik dengan jalur resmi demi terjaganya keamanan dan keselamatan TKI," ucap Nusron.

"Sehingga, melalui jalur resmi semua para TKI yang mudik bisa kembali berkumpul bersama keluarga merayakan Idul Fitri," kata politisi Partai Golkar ini.

(Baca juga: Upaya Ditjen Imigrasi Tekan Jumlah TKI Ilegal)

Kompas TV Perusahaan Penyalur TKI Ilegal di Jakarta Ini Digerebek
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Nasional
Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Nasional
Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Nasional
Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Nasional
Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Nasional
14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

Nasional
Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta 'Rest Area' Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta "Rest Area" Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com