Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"PAN Awalnya Gagah Perkasa Tolak Angket, Tiba-tiba Berubah 100 Persen"

Kompas.com - 12/06/2017, 20:06 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti kecewa dengan manuver Partai Amanat Nasional (PAN) yang mendadak mendukung pansus hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ray menduga, manuver PAN tak lepas dari kasus nama mantan Ketua Umum PAN Amien Rais yang disebut-sebut dalam persidangan kasus korupsi alat kesehatan (alkes) di Pengadilan Tipikor beberapa waktu lalu.

"Saya kecewa dengan PAN gagah perkasa dari awal menolak hak angket. Tiba-tiba ketika ada seniornya disebut namanya diduga nerima aliran dana, tiba-tiba berubah 100 persen," kata Ray.

Hal tersebut disampaikan Ray dalam diskusi bertema "Menyelamatkan KPK" yang diselenggarakan di kantor DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jalan KH Wahid Hasyim, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (12/6/2017).

(Baca: Manuver Amien Rais dan Maju Mundurnya Sikap PAN soal Hak Angket)

Dia menilai, pembelaan terhadap perjuangan anti korupsi tidak butuh sikap mencla mencle. Sikap pro terhadap anti korupsi juga tidak butuh pencitraan.

"Oleh karena itu dibutuhkan konsistensi, bukan mencla mencle hari ini enggak setuju, tapi besok kirim orang (di pansus)," ujar Ray.

Ia juga meminta agar partai politik tidak digunakan untuk membela orang perorang. Alasan untuk menjaga pansus angket menurut Ray juga tidak tepat.

(Baca: Fahri Hamzah, Fadli Zon dan 23 Anggota Pansus Angket Dilaporkan ke MKD)

"Enggak perlu dijaga angketnya, orang (angketnya) menyalahi undang-undang kok," ujar Ray.

Namun, soal bergabungnya PAN di pansus angket terkait Amien Rais dibantah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Ia beralasan, sikap PAN gabung pansus hak angket KPK yang dibentuk DPR bukan karena masalah yang menjerat Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais.

Nama Amien disebut menerima uang aliran dana korupsi pengadaan alat kesehatan yang tengah ditangani KPK.

Kompas TV Hak Angket, Lemahkan KPK? - Dua Arah (Bag 3)

"Itu jangan dikaitkan. Saya memang marahin (KPK) soal itu, tapi bukan (karena itu)," ujar Zulkifli di Universitas Al Azhar, Jakarta Selatan, Kamis (8/6/2017).

Zulkifli mengatakan, dirinya tidak bisa diam saja menyaksikan Pansus tersebut mendesak KPK dan dikhawatirkan justru merampas kewenangan lembaga antirasuah itu.

"Kalau KPK dilemahkan masa saya nonton saja. Tidak tanggung jawab saya," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com