Krisis Dosen Hantui Perguruan Tinggi

JAKARTA, KOMPAS.com — Perguruan tinggi di Indonesia bakal mengalami krisis dosen. Setiap tahun, 1.200-2.000 dosen pensiun, sementara pengangkatan dosen oleh pemerintah tidak ada selama tiga tahun terakhir.

"Tahun 2016 sebenarnya dapat formasi untuk pengangkatan 1.500 dosen, tetapi tidak jadi. Dosen bernomor induk khusus (NIDK) menjadi salah satu terobosan untuk mengatasi kekurangan dosen di PT. Dosen dengan NIDK atau dosen kontrak ini fleksibel untuk direkrut, bisa langsung dari kalangan profesor," kata Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Ali Ghufron Mukti dalam konferensi pers peluncuran program beasiswa Ristekdikti di Jakarta, Senin (5/6/2017).

Menurut Ghufron, profesi dosen sebenarnya diminati penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan yang lulus pascasarjana di dalam dan luar negeri. Demikian pula mereka yang terpilih sebagai penerima beasiswa program Pendidikan Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU).

"Namun, formasi untuk menjadi dosen PNS terbatas. Padahal, potensi dosen yang bermutu sudah mulai banyak," ujarnya.

Adapun untuk dosen di PTN baru (yang dibangun baru ataupun perubahan bentuk dari perguruan tinggi swasta), dosen yang ada tidak diangkat menjadi PNS, tetapi berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).

Beasiswa

Ghufron mengatakan, dukungan pemerintah untuk peningkatan kualifikasi dosen disediakan lewat beragam skema beasiswa. Pada peluncuran kemarin, dibuka kesempatan bagi dosen mendapatkan Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri (BPP-DN) untuk melanjutkan program doktor dengan kuota 1.000 orang.

Ada pula Beasiswa Afirmasi untuk Perguruan Tinggi Negeri Baru (PTNB) untuk 150 orang.

Lulusan S-1 yang berprestasi dapat mengakses PMDSU. Program ini untuk menghasilkan doktor yang punya kompetensi riset dan penulisan jurnal ilmiah internasional dalam empat tahun. Kuotanya untuk 250 orang.

Sejumlah beasiswa hasil kerja sama dengan pemerintah negara lain juga tersedia bagi dosen dan peneliti.

Secara terpisah, Ketua Umum Pengurus Pusat Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia Budiman Djatmiko mengatakan, peningkatan jumlah dosen yang diangkat pemerintah sebenarnya bukan hanya untuk PTN, tetapi juga dapat membantu PTS sebagai salah satu bentuk bantuan pemerintah. (ELN)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 6 Juni 2017, di halaman 12 dengan judul "Krisis Dosen Hantui Perguruan Tinggi".