Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komnas HAM: Persekusi Musuh Semua Umat Manusia

Kompas.com - 05/06/2017, 15:29 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Natalius Pigai meminta aparat penegak hukum, dalam hal ini Polri, untuk menindak tegas para pelaku persekusi.

Atas dasar apapun, tindakan persekusi tidak bisa diperbolehkan.

"Persekusi memang tindakan yang tidak diperbolehkan. Istilahnya hostis humanis generis atau perbuatan yang tidak boleh dan dimusuhi oleh seluruh umat manusia di dunia," kata Natalius di Jakarta, Senin (5/6/2017).

(baca: Kapolres Solok Kota Dicopot Gara-gara Kasus Persekusi)

Natalius mengingatkan, pelaku persekusi ini bisa berupa perorangan atau kelompok orang, atau sebuah organisasi.

Persekusi bisa terjadi di perkotaan, perdesaan, di Jawa, luar Jawa, di pusat kota pun di daerah terpencil.

Menurut Natalius, tindakan main hakim sendiri ini harus dihentikan. Caranya, menurut dia, adalah dengan mengoptimalkan fungsi dari instansi terkait, di samping penegakkan hukum yang dilakukan Kepolisian terhadap pelaku.

"Contohnya, yang ada relasi pelaku dan anak, maka kementerian terkait bidang anak harus berfungsi betul. Di bidang pendidikan juga demikian. Kalau semua dilibatkan dengan baik dan benar, maka sangat tidak mungkin terjadi namanya persekusi," kata Natalius.

(baca: Jokowi: Kita Bisa Menjadi Negara Barbar kalau Persekusi Dibiarkan)

Dari beberapa kasus persekusi yang terjadi belakangan ini, Natalius mengatakan, pihaknya belum menerima laporan dari masyarakat.

Kendati belum ada laporan, namun pihak kepolisian juga sudah bergerak sendiri.

Natalius menambahkan, kalaupun ada laporan masuk ke Komnas HAM, maka rekomendasi yang dikeluarkan akan diberikan ke aparat penegak hukum.

 

(baca: SAFE Net: Persekusi Meluas ke Sejumlah Wilayah)

Dalam hal ini, Natalius mengapresiasi kerja Kepolisian karena bergerak cepat.

"Komnas HAM apresiasi Kapolri yang tegas, termasuk menindak anggotanya, pimpinan Kepolisian di bawah yang tidak mau memproses atau tidak mau menjalankan tugas penegakkan hukum," kata dia.

"Sekali-kali kita apresiasi lah, supaya Kepolisian bangga juga. Masa kita kritik terus? Kita kan kriti juga proporsional. Kalau yang persekusi ini, kita support," pungkas Natalius.

Kompas TV Jokowi Perintahkan Kapolri Tindak tegas Pelaku Persekusi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com