Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta Pertumbuhan Ekonomi di Bengkulu Tekan Angka Kemiskinan

Kompas.com - 31/05/2017, 18:19 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas membahas pelaksanaan proyek strategis nasional dan program prioritas di Provinsi Bengkulu.

Presiden mengatakan, pertumbuhan ekonomi Bengkulu kuartal pertama 2017 mencapai 5,21 persen.

Angka tersebut di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, Jokowi minta Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk tak cepat puas.

"Sekali lagi saya minta agar pertumbuhan ekonomi yang kian tinggi itu harus bisa berdampak langsung pada penurunan angka kemiskinan di Bengkulu yang saat ini masih tinggi, yakni sebesar 17,03 persen," ujar Jokowi di Kantor Presiden, Rabu (31/5/2017).

(Baca: Bahas Pemerataan Ekonomi, Jokowi Minta Menteri "To the Point")

Jokowi menekankan di samping menggenjot pertumbuhan ekonomi, pemerintah provinsi juga menjadikan pemerataan ekonomi sebagai fokus.

Jangan sampai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dicerminkan dari naiknya kesejahteraan golongan tertentu.

Salah satu kunci pemerataan, lanjut Jokowi, adalah dengan meningkatkan konektivitas antardaerah di Bengkulu.

"Saya yakin perekonomian di Bengkulu akan bergerak lebih cepat lagi jika kita mampu mengatasi masalah konektivitas," ujar Jokowi.

(Baca: Jokowi Minta Pengusaha Muda Berperan Dalam Pemerataan Ekonomi)

 

Sebab, Jokowi mencatat, masih ada sekitar 48,7 persen atau 653 daerah di Bengkulu yang terisolasi.

"Untuk itu saya meminta konektivitas harus jadi perhatian dan harus ditingkatkan, baik antarwilayah di Provinsi Bengkulu atau dengan provinsi lainnya," ujar Jokowi.

Kompas TV Pasca terjadinya longsor di Jalan Lintas Curup menuju Lebong, Bengkulu, pada Sabtu (6/5) malam, 13 desa yang berada di Kecamatan Topos terisolasi.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com