Bahas Pemerataan Ekonomi, Jokowi Minta Menteri "To the Point"

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas membahas pemerataan ekonomi Indonesia di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (11/4/2017) siang.

Dalam rapat terbatas itu, Presiden ingin langsung membahas kebijakan dalam rangka mewujudkan pemerataan ekonomi, yakni redistribusi lahan dan reforma agraria.

"Kali ini kita akan langsung masuk ke penajaman, distribusi seperti apa, apa yang diberi, siapa yang diberi dan berapa hektare. Apa kelompok tani, nelayan atau pondok pesantren. Sehingga nanti jelas siapa yang mendampingi," ujar Jokowi saat membuka rapat.

(Baca: Jokowi: Ketimpangan Desa dan Kota Penting Segera Diatasi)

Jokowi menekankan, prinsip dari program redistribusi lahan dan reforma agraria itu harus membuat penerima program jadi produktif.

Jokowi juga meminta menteri-menteri terkait membuat sebuah sistem agar penerima program redistribusi lahan dan reforma agraria tidak menjual lahan yang diberikan.

Diketahui, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggelar Kongres Ekonomi Umat bertemakan "Arus Baru Ekonomi Indonesia" pada 22-24 April 2017 di Jakarta.

Presiden berharap program itu dapat diluncurkan pada saat kongres itu.

"Pada saat kongres umat tersebut, syukur-syukur sudah ada (rakyat) yang dibagi. Ini waktu sudah mepet. Kalau itu bisa, akan lebih baik," ujar Jokowi.

(Baca: Fokus Atasi Ketimpangan, Pemerintah Mulai Bahas Anggaran 2018)

Terakhir, Jokowi berpesan kepada para menteri terkait untuk mempersiapkan program ini secara baik.

"Saya enggak mau ini dilihat sebagai program bagi-bagi lahan. Tidak. Ini adalah program terintegrasi untuk peningkatan produktifitas, kesejahteraan ekonomi masyarakat yang ada di bawah," ujar Jokowi menutup pembukaan rapat.