Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wiranto Temui Ketua MPR Bahas Ormas Anti-Pancasila dan Terorisme

Kompas.com - 30/05/2017, 15:37 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menerima kedatangan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto di ruangan kerja Ketua MPR, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5/2017).

Isu utama yang dibahas dalam pertemuan itu adalah keberadaan organisasi masyarakat (Ormas) anti-Pancasila dan proses Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme.

Keduanya sepakat RUU Terorisme perlu segera rampung.

"Apa yang sedang dibahas oleh DPR bersama Pemerintah yaitu undang-undang mengenai terorisme itu agar bisa segera kita rampungkan undang-undangnya untuk mencegah berkembang dan munculnya lagi gerakan-gerakan teroris itu," kata Zulkifli, Selasa.

(Baca: Pemerintah Terus Dorong Penuntasan RUU Anti-terorisme)

Sementara itu, Wiranto menuturkan, terorisme sudah menjadi musuh bersama yang dalam penanggulangannya, harus melibatkan banyak kompenen.

Dalam kesempatan tersebut, pemerintah juga meminta dukungan MPR dan DPR agar pembahasan RUU Terorisme segera diselesaikan.

Selain itu, Pemerintah dan MPR juga sepakat soal poin pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme. Hal itu juga sudah ditekankan oleh Presiden Joko Widodo.

"Mudah-mudahan dengan adanya kesamaan pandangan antara eksekutif dan legislatif MPR dan Pemerintah maka kita lebih mudah mengajak masyarakat bersama-sama menyelesaikan masalah-masalah yang sangat strategis ini," kata Politisi Partai Hanura itu.

(Baca: Pimpinan Pansus: RUU Terorisme Akan Tunjukan Bahwa Negara Hadir)

Adapun terkait isu ormas anti-Pancasila, Pemerintah dan DPR sepakat bahwa tak boleh ada kelompok yang menganut ideologi bertentangan dengan ideologi Pancasila. Keduanya juga membicarakan bagaimana menyelesaikan masalah tersebut.

"Ke depan nanti agar kita menjadi suatu kesatuan utuh antara Pemerintah dan masyarakat yang diwakili organisasi kemasyarakatan bersama-sama untuk menjaga ini," tutur Wiranto.

Kompas TV Era Medsos, Tantangan Baru Persatuan Bangsa (Bag 3)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com