Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenag Raih WTP Setelah 12 Tahun, Ini Kata Menteri Lukman

Kompas.com - 29/05/2017, 13:12 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengaku bersyukur atas opini wajar tanpa pengecualian yang diraih Kementerian Agama untuk laporan keuangan tahun 2016 dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Hal ini disampaikan Lukman usai menyerahkan laporan hasil pemeriksaan kementerian (LHPK) ke BPK, di Jakarta, Senin (29/5/2017).

"Bagi Kemenag ini adalah sejarah untuk pertama kalinya, karena sejak 12 tahun kami berusaha keras untuk mendapatkan WTP. Dan tahun 2016 baru mendapatkan opini WTP itu," ujar Lukman.

 

Meskipun saat ini BPK tengah diterpa isu tak sedap terkait pemberian opini WTP, namun menurut Lukman, para auditor di lembaga tersebut telah bekerja profesional.

(Baca: Mendagri Bersyukur Tiga Tahun Berturut-turut Raih WTP dari BPK)

Di sisi lain, menurut Lukman, seluruh pegawai Kemenag baik ditingkat pusat maupun daerah juga sudah berusaha keras meraih opini WTP dari BPK.

"Pencapaian ini tidak semata kinerja, tapi juga atas kerja sama yang sangat baik jerih payah auditor di BPK yang kami menyaksikan langsung bekerja luar biasa, bekerja sampai tengah malam dan ini adalah hasil kemitraan yang sangat baik sehingga opini ini bisa kita capai," kata Lukman.

Lukman menuturkan, pada 2011 hingga 2014 Kemenag pernah mendapatkan opini WTP tetapi dengan paragraf pengecualian (DPP).

Kemudian pada 2015, Kemenag mengalami penurunan kinerja hingga akhirnya mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

 

Menurut Lukman, satuan kerja (satker) di Kemenag sangat banyak. Hal inilah yang menjadi alasan banyaknya waktu yang dibutuhkan bagi Kemenag untuk mendapatkan opini WTP.

"Untuk dipahami, Kemenag memiliki satuan kerja yang banyak dan tidak kurang dari 4.557 satker. jadi ini banyak sekali," kata Lukman.

(Baca: Ketua BPK: Tidak Bisa Digeneralisir Semua Opini Diperdagangkan)

Lukman mengatakan, agar mendapatkan opini WTP pihaknya menerapkan sistem akuntansi berbasis Akrual yang juga diterapkan oleh Pemerintah pusat.

Sistem ini membenahi sistem yang sebelumnya ada di Kemenag. Selain itu, pihaknya juga membentuk duta-duta Akrual yang disebar ke seluruh wilayah. Hal ini untuk memperkuat koordinasi dan sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah.

"Alhamdulillah dengan nilai-nilai integritas, profesionalitas, tanggung jawab dan keteladanan, kami memetik buahnya dengan opini WTP di tahun 2016 ini," kata Lukman.

Kompas TV Selain WTP, Pemerintah Raih Predikat Layak Investasi

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Nasional
Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Nasional
Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Nasional
Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Nasional
Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Nasional
Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Nasional
Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang 'Toxic'

Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang "Toxic"

Nasional
Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Projo: Nasihat Bagus

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Projo: Nasihat Bagus

Nasional
Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Nasional
Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Nasional
Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Nasional
Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com