Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Untuk Tepis Hoaks soal Investasi Asing, Ini Permintaan Khusus Jokowi

Kompas.com - 23/05/2017, 19:05 WIB
Tim Cek Fakta

Penulis

BOGOR, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menginginkan rakyat mengetahui betul manfaat sebuah investasi, baik investasi dari negara luar atau dalam negeri.

Oleh sebab itu, Presiden Jokowi ingin pihak kementerian hingga pemerintah setempat aktif menjelaskan ke masyarakat tentang imbas positif sebuah investasi.

"Misalnya ada proyek Jakarta-Bandung (kereta cepat), Presiden itu maunya humas pemerintah ikut aktif menjelaskan, ini loh nilai tambahnya. Enggak sekadar bahwa proyek ini nilainya segini," ujar Staf Khusus Presiden Bidang komunikasi Johan Budi di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (23/5/2017).

"Kalau perlu dibentuk humas khusus untuk masing-masing proyek. Misalnya Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung, ada humasnya. Kemudian (proyek hasil investasi) yang lain lagi," kata dia.

Keaktifan pemerintah menjelaskan manfaat sebuah investasi itu juga berguna untuk menutup ruang munculnya berita hoaks yang menyudutkan pemerintah dan tidak produktif bagi masyarakat.

Johan mencontohkan, pernyataan Presiden Jokowi yang pernah "dipelintir" dan dijadikan berita hoaks oleh pihak tertentu.

"Misalnya Presiden ngomong, kita targetkan wisatawan China (ke Indonesia) 10 juta. Tapi, kemudian dipelintir, dibuat menjadi berita hoaks menjadi 10 juta tenaga kerja China, ilegal pula," ujar Johan.

(Baca juga: Alasan Jokowi Libatkan TNI, Polri, dan BIN dalam Urusan Investasi)

Presiden Joko Widodo sebelumnya mengatakan akan melibatkan Panglima TNI, Kepala Polri, hingga Kepala BIN dalam hal masuknya investasi di Indonesia. Menurut Jokowi, ini semata-mata demi lancarnya investasi itu sendiri.

"Investasi kan butuh stabilitas di dalam negeri. Nah karena itu Presiden memerintahkan Polri, TNI, BIN dan tiga kepala staf TNI untuk ikut mengamankan," ujar Johan Budi.

"Konteks mengamankan ini adalah agar orang (pihak yang ingin berinvestasi) merasa aman, nyaman berinvestasi di Indonesia," kata dia.

Stabilitas dalam negeri adalah faktor penting bagi investasi. Sebab, kepercayaan dunia kepada Indonesia dalam hal kemudahan berinvestasi saat ini tengah tinggi-tingginya.

Banyak negara yang melirik Indonesia sebagai negara tujuan investasi. Oleh sebab itu, situasi sosial dalam negeri haruslah aman serta tertib agar investasi berjalan lancar dan rakyat Indonesia merasakan manfaat positifnya.

(Baca juga: "Investasi Bukan Ancaman bagi Bangsa Indonesia...")

Kompas TV Naik Peringkat, BI Berharap Investor Asing Bisa ke Indonesia
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com