Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Heran Pembangunan Infrastruktur Jadi Perdebatan di Masyarakat

Kompas.com - 23/05/2017, 11:56 WIB
Ihsanuddin

Penulis

BOGOR, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengeluhkan adanya sejumlah proyek pemerintah pusat yang terhambat karena mendapatkan pro dan kontra dari masyarakat. Padahal, menurut Jokowi, proyek infrastruktur serupa di berbagai negara selalu berjalan mulus karena tidak mendapat pertentangan dari warganya.

"Kita ini mau bangun jalan tol ribut masalah lahan, ramai masalah pembebasan lahan, bolak balik ramai, stop enggak berjalan karena masalah ini," kata Jokowi saat penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2016, di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/5/2017).

Pemerintah pusat mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan. Jokowi mengatakan, harusnya prestasi yang diraih oleh pemerintah ini menjadi momentum positif bagi semua pihak.

 

(Baca: Pemerintah Bangun Infrastruktur untuk Siapa?)

Apalagi, pemerintah juga sebelumnya mendapat status investment grade atau layak investasi dari lembaga pemeringkatan dunia Standard and Poors (S&P). Ia menyayangkan jika upaya pemerintah membangun infrastruktur tidak didukung oleh seluruh komponen masyarakat.

"Kita mau membangun kereta api cepat (Jakarta-Bandung) jarak hanya 148 kilometer saja, sampai sekarang belum mulai, ributnya sudah 2 tahun," sesal Jokowi.

Padahal, Jokowi menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur seperti jalan dan transportasi massal akan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Masyarakat bisa terhindar dari kemacetan yang bisa menimbulkan kerugian Rp 27 triliun setiap tahunnya.

"Wong negara lain sudah bangun dan itu bermanfaat, kok masih kita debatkan itu apanya?" ucap Jokowi.

 

(Baca: S&P Beri Peringkat "Investment Grade" untuk Indonesia)

Padahal, lanjut Jokowi, pada tahun 1977, jalan tol Jagorawi sepanjang 50 Kilometer menjadi contoh bagi negara-negara lain seperti China dan Malaysia. Namun, negara-negara yang awalnya mencontoh Indonesia itu kini justru lebih maju dalam hal pembangunan infrastruktur.

"Hampir 40 tahun kita hanya bisa membangun jalan tol 780 km. Negara-negara tadi yang melihat kita, China contoh, sudah 280.000 km. Supaya bapak ibu dan saudara-saudara tahu dan bisa membandingkan berapa jauh kita sudah ditinggal," ucap Jokowi.

Kompas TV Infrastruktur Desa Masih Belum Layak

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

Nasional
Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Nasional
Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Nasional
PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

Nasional
Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com