Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Diberangkatkan First Travel, Belasan Calon Jemaah Umrah Mengadu ke DPR

Kompas.com - 22/05/2017, 13:52 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah calon jemaah umrah yang tak diberangkatkan oleh agen travel menyambangi Komisi VIII DPR, Senin (22/5/2017).

Namun, tak ada satupun anggota Komisi VIII yang hadir. Mereka lantas dipertemukan dengan staf Komisi VIII.

Agus Sutarman, perwakilan jemaah umrah yang hendak melapor mengaku telah membayar sebesar Rp 20 juta.

Ia merupakan jemaah umrah dari Jawa Timur yang menggunakan jasa First Travel.

(baca: Jangan Terkecoh Promo Umrah Murah...)

Agus mengatakan, dia beserta rombongan jemaah umrah dari Jawa Timur lainnya sudah berada di Jakarta selama 10 hari.

"Awalnya mau diberangkatkan 12 Mei sebanyak 193 orang. Akhirnya dijadwalkan ulang tanggal 18. Nah, 18 Mei yang berangkat ternyata cuma 45 orang. Sisanya kami masih terkatung-katung," ujar dia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/5/2017).

"Tapi First Travel masih membayar hotel dan makan awalnya. Tapi Jumat kemaren kami datangi ke kantornya sampe jam 2 malam, enggak ada putusan apa-apa sama sekali. Malah hotel kami dan makan distop mulai kemaren," lanjut dia.

Ia menambahkan, hingga saat ini pihak First Travel masih belum bisa dihubungi. Agus menyatakan, kedatangannya ke DPR untuk meminta bantuan anggota Dewan di Komisi VIII untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Apalagi, Agus mengungkapkan, First Travel masih beriklan dan menerima jemaah umroh untuk diberangkatkan.

"Ini karena kami keterbatasan waktu dan kami kehabisan duit, nanti sore kami mau pulang, karena enggak ada uang. Nanti sore kami buru-buru makanya kami ke sini karena terbang nanti sore ke Surabaya," ujar Agus.

"Mungkin (lapor) ke Bareskrim. Karena kami keterbatasan waktu. Tapi ada jemaah yang di belakang kami yang dijanjikan jalan tanggal 13 Mei mau melaporkan. Ini dibagi dua. Sebagian pulang dan juga ada yang tetap lapor," lanjut dia.

Kompas.com masih meminta tanggapan First Travel perihal aduan calon jemaan tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Bakal Tinjau Lokasi Banjir Lahar di Sumbar Pekan Depan

Jokowi Bakal Tinjau Lokasi Banjir Lahar di Sumbar Pekan Depan

Nasional
Nurul Ghufron Tak Hadir karena Belum Tuntas Siapkan Pembelaan, Dewas KPK Tunda Sidang Etik

Nurul Ghufron Tak Hadir karena Belum Tuntas Siapkan Pembelaan, Dewas KPK Tunda Sidang Etik

Nasional
PDI-P Tuding Jokowi Cawe-cawe Pilkada dengan Bansos Beras, Ngabalin: Segera Lah Move on

PDI-P Tuding Jokowi Cawe-cawe Pilkada dengan Bansos Beras, Ngabalin: Segera Lah Move on

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Ngabalin: Mudah-mudahan Cepat, Itu Arah Haluan Prabowo-Gibran

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Ngabalin: Mudah-mudahan Cepat, Itu Arah Haluan Prabowo-Gibran

Nasional
Risma Relokasi 2 Posko Pengungsian Banjir Lahar Dingin di Sumbar yang Berada di Zona Merah

Risma Relokasi 2 Posko Pengungsian Banjir Lahar Dingin di Sumbar yang Berada di Zona Merah

Nasional
Ahok Masuk Bursa Bacagub Sumut, PDI-P: Prosesnya Masih Panjang

Ahok Masuk Bursa Bacagub Sumut, PDI-P: Prosesnya Masih Panjang

Nasional
Bantah PDI-P soal Jokowi Menyibukkan Diri, Ali Ngabalin: Jadwal Padat, Jangan Gitu Cara Ngomongnya...

Bantah PDI-P soal Jokowi Menyibukkan Diri, Ali Ngabalin: Jadwal Padat, Jangan Gitu Cara Ngomongnya...

Nasional
Pimpin Langsung ‘Tactical Floor Game’ WWF di Bali, Luhut: Pastikan Prajurit dan Komandan Lapangan Paham yang Dilakukan

Pimpin Langsung ‘Tactical Floor Game’ WWF di Bali, Luhut: Pastikan Prajurit dan Komandan Lapangan Paham yang Dilakukan

Nasional
Setara Institute: RUU Penyiaran Berpotensi Perburuk Kebebasan Berekspresi melalui Pemasungan Pers

Setara Institute: RUU Penyiaran Berpotensi Perburuk Kebebasan Berekspresi melalui Pemasungan Pers

Nasional
Masuk Daftar Cagub DKI dari PDI-P, Risma: Belum Tahu, Wong Masih di Kantong...

Masuk Daftar Cagub DKI dari PDI-P, Risma: Belum Tahu, Wong Masih di Kantong...

Nasional
KPK Geledah Lagi Rumah di Makassar Terkait TPPU SYL

KPK Geledah Lagi Rumah di Makassar Terkait TPPU SYL

Nasional
Puan Minta DPR dan IPU Fokus Sukseskan Pertemuan Parlemen pada Forum Air Dunia Ke-10

Puan Minta DPR dan IPU Fokus Sukseskan Pertemuan Parlemen pada Forum Air Dunia Ke-10

Nasional
Yusril: Serahkan kepada Presiden untuk Bentuk Kabinet Tanpa Dibatasi Jumlah Kementeriannya

Yusril: Serahkan kepada Presiden untuk Bentuk Kabinet Tanpa Dibatasi Jumlah Kementeriannya

Nasional
Mensos Risma: Belum Semua Warga di Zona Merah Gunung Marapi Bersedia Direlokasi

Mensos Risma: Belum Semua Warga di Zona Merah Gunung Marapi Bersedia Direlokasi

Nasional
Pengamat Nilai Ahok Sulit Menang jika Maju pada Pilkada, Ini Alasannya

Pengamat Nilai Ahok Sulit Menang jika Maju pada Pilkada, Ini Alasannya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com