Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Percepat Pembangunan, Pemda Diminta Tak Lupakan Jati Diri Daerah

Kompas.com - 22/05/2017, 13:12 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Demi percepatan dan pemerataan pembangunan, pemerintah daerah diingatkan agar melaksanakan program strategis nasional yang sudah ditetapkan.

Hal itu diungkapkan Menteri Dalam Negeri RI, Tjahjo Kumolo, di kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Kemendagri, Jalan Taman Makam Pahlawan Nomor 8, Jakarta Selatan, Senin (22/5/2017).

"Bagi pemerintah pusat intinya satu. Apa yang jadi program strategis pusat harus dilaksanakan dengan baik. Pastikan perencanaan anggaran dijalankan," kata Tjahjo.

(Baca: Mendagri Minta Pemda Bangun Infrastruktur Pendidikan yang Memadai)

"Program pemerintah pusat harus sukses di daerah. Antar-provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan harus sinergis," ujar dia.

Meski demikian, percepatan dan pemerataan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat itu pun diminta tidak melupakan jati diri daerah.

"Ini harus dicek betul dengan baik. Sekarang banyak daerah mau bangun jalan tol. Contoh Indramayu kehidupan warung makan di pinggir jalan habis semua, mati semua," kata dia.

"Itu harus dipertimbangakan semua. Bangun sarana prasarana harus memperhatikan aspek masyarakat," lanjut dia.

(Baca: Kemendagri Minta Pemda Terapkan "E-Government" dalam Layani Publik)

Tjahjo menambahkan, pemerintah daerah juga harus cermat mengeluarkan izin pembangunan.

Walaupun, diakuinya, pemerintah daerah punya kewenangan tersendiri dalam mengatur wilayahnya.

"Kayak Natuna, jangan sampai salah memberikan izin, salah berikan kewenangan. Natuna itu pusat pertahanan dan perikanan," kata politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu.

Kompas TV Mendagri Tjahjo Kumolo Bicara Soal Vonis Ahok (Bag. 2)

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com