Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bermula dari Kebangkitan Jawa Menuju Kebangkitan Nasional

Kompas.com - 20/05/2017, 07:40 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Banyak kalangan sejarawan tidak menyepakati berdirinya Boedi Oetomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional.

Organisasi tersebut pada tahap awal pembentukannya dianggap hanya mengakomodasi kepentingan masyarakat Jawa dan tidak berpretensi untuk membangun kepentingan nasional.

Penulis Pramoedya Ananta Toer menilai bahwa Boedi Oetomo merupakan suatu organisasi kesukuan Jawa, sehingga kurang tepat bila kelahirannya dianggap sebagai kebangkitan nasional Indonesia.

Bagi Pramoedya, kebangkitan nasional Indonesia sudah dimulai dua tahun sebelumnya melalui kelahiran organisasi Sarekat Priyayi dengan tokoh utamanya, R.M. Tirtoadisuryo.

Meski demikian, dalam sebuah artikel berjudul 'Dari Kebangkitan Jawa ke Kebangkitan Nasional', Manuel Kaisiepo menuturkan, pemahaman tentang eksistensi Boedi Oetomo sebagai bagian dari proses kebangkitan nasionalisme Indonesia modern bisa ditelusuri pemikiran dan peranan dari dua tokoh utamanya, dokter Wahidin Soedirohoesodo dan dokter Soetomo.

Menurut mantan Menteri Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia itu, membicarakan kembali peran Wahidin dan Soetomo berarti membicarakan suatu proses panjang kelahiran dan perkembangan nasionalisme Indonesia.

Bermula dari Boedi Oetomo yang bersifat kultural dan kedaerahan.

"Proses kebangkitan Jawa dan kebangkitan nasional tidak lagi dilihat sebagai dua hal yang berbeda, melainkan suatu proses yang tak terpisahkan," tutur Manuel.

Saat menjadi Pemimpin Redaksi majalah Retnodhoemilah, Wahidin mulai melontarkan cita-cita dan gagasannya tentang kebangkitan Jawa kepada kalangan yang lebih luas.

Cita-cita Wahidin itu ialah bangkitnya bangsa Jawa dalam peradaban yang baru.

Munculnya Pan Islamisme, gerakan Turki Muda (1880-1902), reformasi Kwang-zu di China menjelang abad ke-20 dan kemenangan Jepang atas Rusia, kata Manuel, membawa dampak terhadap penduduk Indonesia.

Berbagai perkembangan geopolitik memotivasi sekaligus menginspirasi Wahidin untuk mulai memikirkan nasib rakyat Jawa yang "tertidur" dan jauh tertinggal.

Saat itu, Wahidin berpendapat kemajuan Jawa dapat dicapai dengan ilmu pengetahuan Barat lewat pendidikan, tetapi tanpa melupakan warisan Jawa.

Kemajuan itu harus dimulai dengan membentuk organisasi yang khusus mengurus dana pendidikan.

Kesadaran Baru

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com