Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Sudah Mulai Jaring Capres untuk 2019

Kompas.com - 18/05/2017, 16:12 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera sudah mulai melakukan penjaringan internal calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung pada Pemilihan Presiden 2019 mendatang.

Penjaringan dilakukan melalui pemilu internal yang diikuti oleh pengurus dan kader PKS di seluruh daerah.

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid mengakui bahwa penjaringan telah berjalan.

"PKS sebagaimana tradisinya, melakukan tugas untuk memberdayakan kader dan simpatisannya. Salah satunya, melibatkan mereka dalam pemilihan calon anggota Dewan, calon gubernur, termasuk calon presiden. Itu sudah tradisi kami. Itu memang sudah berjalan," kata Hidayat, saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/5/2017).

Hidayat mengatakan, nama-nama yang paling banyak dipilih oleh kader PKS di seluruh Indonesia saat ini sudah diserahkan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS.

Selanjutnya, nama-nama tersebut akan diserahkan ke Majelis Syuro PKS.

"Majelis Syuro lah yang akan mengumumkan ke publik calon presiden dari PKS, atau calon wakil presiden dari PKS," ujar Hidayat.

Baca: Rhoma: Jika Idaman Menghendaki Saya Capres, Tentunya Tak Bisa Menolak

Hidayat mengatakan, nama-nama yang dipilih bukan saja berasal dari internal PKS, tetapi juga eksternal. 

Namun, ia enggan membocorkan siapa saja nama-nama yang saat ini paling banyak dipilih oleh para pengurus dan kader PKS.

"Kalau begitu saya namanya membocorkan. Saya tidak ingin bocorkan. Seluruh keputusan itu, sekarang belum finalisasi karena akan disampaikan ke Majelis Syuro. Majelis Syuro yang akan memutuskan," kata Hidayat.

Ia belum mengetahui hingga kapan penjaringan internal ini akan dilakukan.

PKS saat ini masih menunggu revisi Undang-Undang Pemilu yang tengah dibahas oleh DPR dan pemerintah.

Baca: SBY: Pilpres 2019, Demokrat Usung Pasangan Capres dan Cawapres

"Apakah (presidential threshold) 0 persen sehingga semua partai bisa mencalonkan, atau 20 persen sehingga harus koalisi. Itu akan mempengaruhi keputusan yang akan diambil," kata Hidayat.

Kompas TV Partai Berkarya Usung Tommy Soeharto Maju di Pilpres 2019
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Anak SYL Minta Uang ke Pejabat Kementan | DPR dan Pemerintah Diam-diam Revisi UU MK

[POPULER NASIONAL] Anak SYL Minta Uang ke Pejabat Kementan | DPR dan Pemerintah Diam-diam Revisi UU MK

Nasional
Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Nasional
Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Nasional
Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Nasional
Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Nasional
TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

Nasional
ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

Nasional
Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Nasional
Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Nasional
Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Nasional
Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Nasional
Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Nasional
Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com