Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PSI Dukung Pidato Jokowi untuk Perkuat Solidaritas Bangsa

Kompas.com - 17/05/2017, 19:43 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie mendukung setiap langkah Presiden Joko Widodo untuk menguatkan solidaritas rakyat Indonesia, keutuhan bangsa, dan menindak tegas segala bentuk tindakan yang mengganggu persatuan dan menyulut perpecahan.

"Solidaritas adalah kekuatan utama PSI. Pidato Presiden Jokowi sangat menyatu dengan kekuatan utama PSI, yang intinya adalah jangan menganggu NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika” kata Grace Natalie dalam keterangan tertulis, Rabu (17/5/2017).

Grace menambahkan, gesekan yang terjadi akhir-akhir ini hendaknya segera diakhiri. Jangan sampai gesekan terus terjadi hingga menyebabkan perpecahan.

"Mari sama-sama menjaga persatuan, menebar kebajikan, dan menguatkan kembali solidaritas kita sebagai putra dan putri bangsa untuk kemajuan Indonesia, bukan perpecahan bangsa," ucap Grace.

Presiden Jokowi menyampaikan pidato mengenai gejolak perpecahan di tengah masyarakat, setelah menerima sejumlah tokoh lintas agama di Istana Merdeka, Selasa (16/5/2017) kemarin.

Dalam pidatonya, Jokowi menegaskan bahwa kebebasan berpendapat, berserikat dan berkumpul dijamin oleh konstitusi.

Namun, kebebasan tersebut harus sejalan dengan koridor hukum. Harus sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, dalam bingkai NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

"Jikalaupun dalam beberapa waktu terakhir ini ada gesekan antarkelompok di masyarakat, mulai saat ini saya minta hal-hal tersebut, gesekan-gesekan tersebut, untuk segera dihentikan," ucap Jokowi.

(Baca juga: Ini Pidato Lengkap Jokowi soal Gejolak Perpecahan di Tengah Masyarakat)

Jokowi mengingatkan bahwa kita semua bersaudara.

Kepala Negara juga mengaku sudah memerintahkan kepada Kapolri dan Panglima TNI untuk tidak ragu-ragu menindak tegas segala bentuk tindakan dan ucapan yang mengganggu persatuan dan persaudaraan.

(Baca: Jokowi Perintahkan Panglima-Kapolri Tindak Tegas Pengganggu Persatuan)

Kompas TV Presiden Joko Widodo pada Selasa (16/5) sore bertemu sejumlah tokoh lintas agama di Istana Merdeka, Jakarta.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Saat 'Food Estate' Jegal Kementan Raih 'WTP', Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Saat "Food Estate" Jegal Kementan Raih "WTP", Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Nasional
Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com