Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Diminta Prakarsai Upaya Dialogis di Papua

Kompas.com - 04/05/2017, 18:55 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo diminta segera memprakarsai upaya dialogis di Papua untuk mewujudkan kondisi yang kondusif dan damai.

Hal ini disampaikan Rektor Universitas Katolik Parahyangan Bandung Mangadar Situmorang, mewakili Forum Akademisi untuk Papua Damai dalam focus group discussion yang digelar di Hotel Aryaduta, Jakarta, Kamis (4/5/2017).

Pernyataan tersebut diungkapkan Mangadar menangapi upaya percepatan pembangunan di Papua.

(Baca: Reaksi Jokowi Saat Ditanya soal Kebebasan Pers di Papua)

"Kami tahu bahwa Jokowi memberikan prioritas bagi percepatan pembangunan infrastruktur, termasuk di Papua. Pembangunan ini membawa implikasi-implikasi yang harus dicermati," ujar Mangadar.

Mangadar menyoroti potensi konflik yang timbul atas percepatan pembangunan di Papua. Oleh karena itu, harus diambil langkah agar konflik yang timbul bisa diantisipasi.

"Pelaksanaan pembangunan mustahil bisa berlangsung sesuai rencana tanpa perdamaian. Pembangunan akan sulit diwujudkan dalam situasi konflik," kata Mangadar.

"Kami sepakat bahwa kebijakan percepatan pembangunan di Papua harus didasarkan pada kondisi damai. Dengan kata lain, kami mau mengatakan bahwa perdamaian di tanah Papua merupakan prasyarat utama bagi percepatan pembangunan di tanah Papua," tambah dia.

Sementara Guru Besar Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Gajah Mada Purwo Santoso menyebut kondisi Papua saat ini sudah berubah.

Berbagai masalah yang ada di dalamnya semakin kronis. Namun, situasi yang seperti itu tidak direspons pemerintah secara proporsional.

Purwo menyinggung dana otonomi khusus bagi Papua yang salah satu penggunaannya untuk membiayai pendidikan.

(Baca: Jokowi Akan Temui Masyarakat Adat dan Pengusaha Papua)

Menurut dia, alokasi dana untuk pendidikan itu telah menghasilkan generasi muda yang terdidik dan memiliki kapasitas mengatasi masalah lebih tajam dalam berfikir dan juga mahir menggalang suara.

"Ketika itu tidak terantisipasi dengan baik maka pembiaran dalam penangannya itu sama dengan membiarkan situasi semakin buruk dan akan menjadi ledakan konflik yang sulit untuk dikelola," kata dia.

Menurut dia, upaya meredam potensi konflik memang sulit namun tetap bisa dilakukan dengan terus mendorong terjadinya komunikasi dialogis. Sehingga, muncul rasa saling percaya.

Kompas TV Tanah Papua mempunyai kekayaan alam yang luar biasa, yang layak untuk dijadikan sebagai destinasi wisata, salah satunya di Kota Merauke.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com