Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akademisi: Pemerintah Harus Bijak Sikapi Munculnya Beragam Ideologi

Kompas.com - 04/05/2017, 15:36 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil rektor bidang kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Yusron Razak mengakui adanya penyebaran berbagai macam ideologi selain Pancasila di lingkungan perguruan tinggi.

Meski demikian menurut Yusron, hal itu hanya terjadi di level diskursus dan tidak bisa dipandang sebagai kelompok yang bermaksud mengganti ideologi negara.

"Gejala itu memang ada tapi bukan serta merta kita bilang mereka mau ganti ideologi Pancasila. Artinya ini hanya diskursus," ujar Yusron usai pertemuan antara wakil rektor universitas se-jabodetabek dan Menko Polhukam Wiranto di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (4/5/2017).

(Baca: Wiranto: Ideologi Selain Pancasila Dilarang Disebarkan di Kampus)

 

Yusron menjelaskan, pada prinsipnya perguruan tinggi merupakan lembaga ilmu pengetahuan yang menghormati keberagaman, di mana setiap orang bebas untuk mengungkapkan pemikirannya. Oleh sebab itu pihak kampus tidak bisa melarang.

Perguruan tinggi, kata Yusron, harus bersikap obyektif dalam merespons segala dinamika yang terjadi di dalam kampus.

"Kami juga harus menjaga wibawa perguruan tinggi karena secara akademik kami memegang teguh obyektivitas dan kritis, itu yang kami kembangkan," tutur dia.

Yusron berharap pemerintah bijak dalam menyikapi dinamika ideologi yang terjadi di dalam kampus.

Menurut dia, yang perlu diwaspadai adalah potensi munculnya konflik horizontal akibat polarisasi atau keterbelahan yang timbul dari diskursus tersebut.

"Maka menurut saya perlu ada semacam mekanisme di pemerintahan supaya bagaimana caranya mencegah ideologi radikal seperti ini, katakanlah yang ingin Khilafah Islamiyah ini, tapi dengan cara yang bijak. Sesuai dengan prosedur hukum," ujar dia.

Sebelumnya, dalam pertemuan tersebut, Wiranto berharap pihak akademisi berperan dalam membendung perkembangan ideologi anti-Pancasila di lingkungan kampus.

(Baca: Wiranto Berharap Akademisi Ikut Membendung Ideologi Anti-Pancasila)

Menurut Wiranto, kebebasan akademis saat ini seharusnya diarahkan untuk membangun kualitas kebangsaan yang berlandaskan Pancasila di kalangan mahasiswa.

Hal itu penting dilakukan, sebab pemerintah tengah memperkuat ideologi negara untuk membangun kualitas kebangsaan dalam menghadapi persaingan global.

"Jika ada ideologi lain yang muncul selain Pancasila, maka ada kekacauan dan instabilitas," tuturnya.

Kompas TV BNPT : kerjasama antar lembaga atasi ideologi radikal minim â?? Satu Meja
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Nasional
Transaksi Judi 'Online' Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Transaksi Judi "Online" Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Nasional
Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Nasional
Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Nasional
Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com