Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Perdamaian di Semenanjung Korea Harus Segera Dikembalikan

Kompas.com - 30/04/2017, 09:12 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyoroti ketegangan antara Amerika Serikat dengan Korea Utara yang terjadi di Semenanjung Korea.

Dalam sesi "retreat" di KTT ke-30 ASEAN, Sabtu (29/4/2017) di Formal Living Room, Coconut Palace, Manila, Filipina, Presiden Jokowi mengatakan, ASEAN harus ambil bagian untuk meredakan ketegangan tersebut.

"ASEAN harus mengirim pesan kuat kepada Korea Utara agar menaati semua resolusi Dewan Keamanan PBB," ujar Jokowi sebagaimana dikutip dari siaran pers resmi Istana.

Baca juga: China: Dialog dan Negosiasi untuk Selesaikan Krisis Korea Utara

Presiden juga mengatakan, ASEAN berharap, semua pihak yang terlibat dalam ketegangan tersebut menahan diri agar suasana tidak semakin memburuk.

"Stabilitas dan perdamaian di Semenanjung Korea harus segera dikembalikan," ujar Jokowi.

Dalam waktu dekat, Presiden Jokowi akan membahas situasi di Semenanjung Korea dengan Presiden Republik Rakyat China Xi Jingping.

Laut China Selatan

Selain ketegangan di Semenanjung Korea, Presiden Jokowi serta para pemimpin ASEAN lainnya juga membahas isu internasional lainnya, di antaranya pemberantasan terorisme dan Laut China Selatan. Khusus soal Laut China Selatan, para pemimpin ASEAN berharap kerangka Code of Conduct dapat diselesaikan pada pertengahan 2017 ini.

Diketahui, COC sebenarnya sudah dibahas di Bali pada Desember 2016 lalu antara ASEAN dengan China atau yang disebut "Bali Draft". Draf tersebut kemudian semakin disempurnakan dalam pertemuan di Siem Reap, Kamboja, akhir Maret 2017.

Baca juga: Rusia Dikabarkan Geser Tentaranya ke Perbatasan Korea Utara

Jokowi mengatakan, Indonesia berharap Laut China Selatan tidak dijadikan proyeksi bagi kekuatan negara-negara besar.

"Indonesia mengajak Republik Rakyat Tiongkok untuk terus memberikan kontribusi bagi stabilitas dan perdamaian di Laut Tiongkok Selatan," kata Jokowi.

Kompas TV Problematika Donald Trump Di 100 Hari Kepemimpinan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com