Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Apa yang Dilakukan Yorrys 'Mbalelo' terhadap Keputusan Partai"

Kompas.com - 26/04/2017, 17:14 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan DPP Partai Golkar Yorrys Raweyai dianggap menyalahi prinsip-prinsip partai yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) soal Pestasi, Dedikasi, Loyalitas, dan Tidak Tercela (PDLT).

Ia dinilai melanggar prinsip loyalitas.

Penilaian itu disampaikan oleh Ketua Harian Depinas Soksi (Ormas pendiri partai) Erwin Ricardo Silalahi dan Kabid Pemenangan Pemilu Wilayah Timur DPP Partai Golkar Aziz Samual.

"Apa yang dilakukan Yorrys merupakan sikap mbalelo terhadap keputusan partai," kata Erwin dalam konferensi pers di bilangan Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (26/4/2017).

Hingga saat ini, kata dia, Golkar masih memegang prinsip-prinsip asas praduga tak bersalah terhadap Ketua Umum Setya Novanto yang disebut terlibat dalam kasus e-KTP.

(Baca: Yorrys Raweyai: Setya Novanto Hampir Pasti Jadi Tersangka e-KTP)

Yorrys dianggap tak sejalan dengan garis partai soal asas praduga tak bersalah tersebut.

Pernyataan-pernyataan yang dilontarkan Yorrys dinilai memprovokasi.

"Saya mengimbau segenap jajaran kader di daerah untuk tetap merapatkan barisan, membangun soliditas, menjaga marwah dan kewibawaan Ketum Partai sebagai simbol dan marwah partai," kata dia.

Sementara itu, Aziz Samual mengajak DPD 1 dan DPD 2 untuk mendorong DPP Partai Golkar agar memnaggil Yorrys dan memberikan sanksi tegas.

"Kami semua mendorong DPP Partai Golkar untuk memanggil Saudara Yorrys untuk memberi sanksi tegas, bila perlu dipecat sebagai kader Golkar karena telah melanggar peraturan garis partai," ujar Aziz.

(Baca: Saksi E-KTP Sebut Setya Novanto Dapat Bagian 7 Persen)

Ia tak sepakat dengan pernyataan Yorrys bahwa ada faksi-faksi dalam Golkar yang menginginkan Setya Novanto segera lengser dari jabatan Ketua Umum Partai.

Menurut dia, internal Golkar tetap solid dan pernyataan Yorrys merupakan suara pribadi.

"Selama ini tidak ada. Golkar sekarang kami paling solid dan konsolidasi di daerah cukup solid. 2017 kemarin kami selenggarakan Pilkada dengan porsi 58 persen. Kami tetap solid, tidak ada pergerakan apa-apa," kata Aziz.

Kompas TV DPP Partai Golkar membantah kabar munaslub yang ditengarai akan digelar, menyangkut keterkaitan Setya Novanto dalam kasus ini.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com