Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tarik Ulur Dukungan Partai Islam di Pilkada Jakarta

Kompas.com - 17/04/2017, 07:24 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Setidaknya ada empat partai Islam, atau berbasis massa Islam, yang berpartisipasi dalam Pilkada DKI Jakarta. Keempatnya yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Dari keempat partai tersebut, baru PKS dan PAN yang secara tegas menayatakana dukungannya ke pasangan calon Anies Baswedan Sandiaga Uno.

Sementara itu, dukungan PPP dan PKB ke pasangan calon Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) Djarot Syaiful Hidayat belum bisa dipastikan. Dukungan yang baru disampaikan masing-masing partai baru dilakukan oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW).

Apalagi, seusai penetapan hasil pemilihan putaran pertama, kedua partai tersebut sempat mengisyaratkan untuk mengalihkan dukungannya kepada pasangan Anies-Sandi. Langkah itu dilakukan setelah mereka gagal memenangkan pasangan calon Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviaan Murni, yang notabene juga banyak dipilih oleh para pemilih muslim.

Oleh karena itu, bagi PPP dan PKB, mendukung pasangan Ahok-Djarot bisa jadi mengkhianati para pemilih mereka yang pada putaran pertama telah memilih pasangan calon yang memiliki kesamaan latar belakang agama.

(Baca: Djarot Terima Kasih atas Dukungan dari DPW PPP)

Direktur Eksekutif Indo barometer Muhammad Qodar  menilai wajar dinamika yang terjadi pada partai-partai Islam dalam mementukan dukungan di putaran kedua Pilkada DKI Jakarta.

Menurut Qodari, ada dua petimbangan yang melatarbelakangi arah dukungan partai Islam di Pilkada DKI putaran kedua, khususnya bagi PPP dan PKB.

"Pertama mereka tentu memikirkan basis masa mereka, para pemilih muslim yang dalam hal ini masih mempertimbangkan aspek agama dalam pilihannya, terutama dengan adanya kasus dugaan penistaan agama," kata Qodari saat dihubungi, Minggu (16/4/2017).

Ia menyatakan, sikap pemilih pada Pilkada DKI tergolong unik. Hal ini terlihat dari mayoritas wrga DKI yang muslim sejatinya merasa puas dengan kinerja Ahok Djarot dalam memimpin DKI di periode sebelumnya.

Itu, kata Qodari, terlihat dalam beberapa hasil survei yang telah dilakukan oleh beberapa lembaga survei. Namun, dengan adanya kasus dugaan penistaan agama, mereka berpikir ulang untuk kembali memilih Ahok Djarot.

Hal ini terutama melanda para pemilih yang memiliki latar belakang keagamaan yang kuat.

(Baca: Anies: Haji Lulung yang Pegang "Grassroot" PPP di Jakarta)

Karakteristik pemilih seperti itu memang banyak terdapat pada partai Islam, atau berbasis massa Islam, khususnya di PPP dan PKB.

“Jadi kepuasan atas kinerja Ahok Djarot tidak berbanding lurus pada elektabilitas, sebab sebagian pemilih masih mempertimbangkan aspek emosional dan psikologis mereka dengan adanya kasus dugaan penistaan agama itu," lanjut Qodari.

Halaman:


Terkini Lainnya

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Nasional
Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Nasional
Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com